Junaidi Auly: Pansus Jiwasraya Urgensi Dibentuk

JAKARTA - Masalah Jiwasraya menambah jajaran Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) milik pemerintah dengan tatakelola buruk. Persoalan yang dihadapi perusahaan tersebut bermula dari kegagalan program JS Proteksi Plan. JS Proteksi Plan merupakan produk bancassurenace yang memberikan manfaat asuransi jiwa berupa santunan meninggal dunia, bukan dan atau karena kecelakaan atau cacat tetap total karena kecelakaan. Premi (sekaligus) minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 5 miliar.

Anggota DPR RI FPKS Junaidi Auly menjelaskan bahwa sebagian besar dana yang dikumpulkan dari program JS Proteksi Plan diinvestasi ke pasar saham (repo saham) dan reksadana.

“Kita tahu bahwa Repo saham (repurchase agreement) merupakan pinjaman yang diberikan dengan agunan berupa saham. Suku bunga cukup tinggi, karena risikonya juga tinggi. Kondisi pasar yang fluktuatif menyebabkan return saham cenderung menurun dan menyebabkan kondisi keuangan Jiwasraya tertekan,” ungkap Junaidi dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (7/1/2019).

Total nilai klaim program investasi Saving Plan dari tujuh mitra bancassurance mencapai Rp16,42 triliun. Secara total, konsumen Jiwasraya kurang lebih 6 juta. Pada 2009, aset Jiwasraya mencapai Rp5,4 triliun; terus meningkat, hingga mencapai Rp45,6 triliun pada 2017. Laba perusahan juga meningkat dari Rp356 miliar pada 2009 menjadi Rp360 miliar pada 2017. Tahun 2018 dan 2019 (September) perusahaan rugi masing-masing Rp15,8 triliun dan Rp13,7 triliun.

Legislator asal Lampung ini melanjutkan, Kalau dilihat asetnya, penempatan pada reksadana hampir 50%; ke saham sekitar 17% tanah dan bangunan 17% deposito berjangka dan obligasi korporasi masing-masing 11% dan 4,5%. Liquid asset perusahaan sangat sedikit.

Selain masalah kegagalan program JS Proteksi Plan, Junaidi menjelaskan terdapat persoalan lainnya lewat manipulasi laporan keuangan. “Pada 2017 misalnya, perusahaan (manajemen lama) melaporkan laba bersih sekitar Rp2,4 triliun (unaudited). Sementara itu, menurut audit PwC dimana laba hanya Rp. 360 miliar,".

"Berbagai masalah tersebut tentunya krusialnya untuk dilakukan audit investigasi, bahkan urgensi untuk dilakukan pembentukan Pansus di DPR,” tutup Junaidi.***