Rakernas Fraksi PKS Tingkatkan Produktivitas Lembaga Legislatif

JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI beserta jajaran Fraksi PKS DPRD seluruh Indonesia mengadakan Rapat Kerja Nasional pada tanggal 4-5 Desember 2019 di Hotel Sahid, Jakarta Pusat.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini yang juga koordinator Fraksi PKS seluruh Indonesia, Rapat Kerja Nasional ini bertujuan menyamakan langkah Fraksi PKS untuk mengokohkan dan meningkatkan produktivitas dewan pusat hingga daerah untuk kepentingan rakyat.

"PKS secara sadar dan bermartabat mengambil posisi di luar pemerintah. Untuk itu kita akan optimalkan ruang dan peran di legislatif untuk menghadirkan undang-undang dan perda, politik anggaran dan pengawasan yang kuat berpihak pada rakyat," ungkapnya.

Fraksi PKS, lanjut Anggota Komisi I DPR ini, akan menggeber kerja fungsi legislasi dengan merealisasikan janji-janji kampanye PKS dengan mengajukan atau merevisi sejumlah aturan, yaitu tentang perlindungan ulama dan simbol-simbol agama, SIM seumur hidup, bayar pajak kendaraan roda dua cukup sekali, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 8 juta ke bawah. PKS juga menggenjot penyelesaian RUU Kewirausahaan Nasional yang murni diusulkan Fraksi PKS, selain sejumlah RUU inisiatif baru lainnya.

"Fraksi PKS juga berkomitmen untuk lebih aktif menjaring aspirasi rakyat baik melalui forum terbuka maupun penerimaan aspirasi yang semakin intensif waktunya setiap pekan. Jika periode lalu kita buka Hari Aspirasi Rakyat sehari tiap pekan, maka periode sekarang menjadi dua hari sepekan tiap Selasa dan Jum'at," kata Jazuli.

Jazuli dan jajaran Fraksi PKS pusat hingga daerah mengajak partisipasi dan kolaborasi rakyat dan semua elemen yang ada di masyarakat untuk menggunakan pikiran dan mulut anggota dewan PKS untuk menyuarakan kepentingan dan harapan mereka.

"Intinya Rakernas Fraksi PKS se-Indonesia ini akan merekomendasikan arah kebijakan, target dan program yang istimewa untuk rakyat. Kita tidak menyiakan kesempatan di luar pemerintah untuk lebih dekat bersama rakyat serta lebih konstruktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah," pungkas Jazuli.***