DPD RI Dorong Kerjasama Indonesia-China yang Saling Menjaga Kedaulatan Masing-masing

JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, memimpin Delegasi DPD RI dalam pertemuan dengan Chinese People's Political Consultatives Conference (CPPCC/Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok) di Gedung CPPCC Beijing, Jumat (29/11/2019).

Delegasi DPD RI diterima langsung oleh Wakil Ketua CPPCC, Ma Biao, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi bidang Populasi, SDA dan Lingkungan, Gao Bo, serta anggota CPPCC, Zhang Lianqi, dan sejumlah pejabat CPPCC.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Ma Biao menyampaikan bahwa CPPCC yang tahun ini memasuki usia 70 tahun, merupakan platform penting berbagai unsur dan kalangan untuk melakukan diskusi.

"Dalam proses perancangan sebuah kebijakan, CPPCC selalu terbuka dan menerima saran dari berbagai kalangan, guna memastikan kebijakan yang diambil tepat," kata Ma Biao.

Ma Biao mengatakan bahwa DPD RI merupakan lembaga legislasi yang penting di Indonesia dan CPPCC sangat siap untuk melakukan kerjasama dengan DPD RI untuk juga meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok.

Menanggapi hal tersebut, Nono Sampono mengatakan bahwa hubungan kerjasama ekonomi semakin meningkat dan mengharapkan program OBOR (one belt one road) Tiongkok dapat disandingkan dengan program Poros Maritim Indonesia.

"RI-RRT tentu punya kepentingan nasional masing-masing. Kita perlu menjalin kerjasama yang baik, dan diperlukan rasa saling menghormati kedaulatan masing-masing", ujar Senator asal Maluku tersebut dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2019).

Lebih lanjut Nono Sampono mengatakan bahwa selain ekonomi, kerjasama dalam bidang IPTEK dan sosial budaya juga perlu untuk ditingkatkan, mengingat cukup banyak etnis Tionghoa di Indonesia dan mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di Tiongkok.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah anggota DPD RI, yakni Fachrul Razi (Prov. Aceh), Stefanus B.A.N Liow (Sulut), Andi Muh Ihsan (Sulsel), Angelius Wake Kako (NTT), Namto Roba (Malut), Filep Wamafma (Papua Barat) serta Prof Yenni Thamrin (Ketum IDN-China) dan pejabat KBRI Beijing.***