Fahri Hamzah: Gubernur Tak Perlu Dipilih Langsung

JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berpandangan, Pemilihan Gubernur bisa gunakan metode pemilihan tak langsung, guna memudahkan keselarasan langkah kepemimpinan Daerah Tingkat I itu dengan laju Pemerintah Pusat.

"Jadi pemilihan secara langsungnya itu, turun ke Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota, Red) dengan kepercayaan bahwa kita percaya bupati-bupati kita akan bisa lebih otonom," kata Fahri saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Revisi UU Pilkada, Adakah Ruang Kembali ke DPRD?" yang berlangsung di Media Center DPR/DPD/MPR RI, Selasa (19/11/2019).

Metode pemilihan langsung, yang selama ini diterapkan baik pada Pigub maupun Pilkada, kata Fahri, "sekarang ini Bupati merasa lebih hebat dari Presiden, Gubernur juga merasa. (Seolah-olah menyatakan, Red) Kita kan sama-sama dipilih rakyat Pa! Katanya begitu. Terus dia sok belagu, padahal dia mondar-mandir minta anggaran pemerintah,".

Potret egoisme tersebut, juga dinilai Fahri kontra produktif dengan sistem presidensialisme yang sebenarnya dianut oleh Indonesia. Termasuk diantara sistem presidensialisme itu, kata Fahri, adalah bagaimana Presiden dapat optimal mengelola daerah.

"Beda presiden partainya dengan dia (Kepala Daerah, red), kok dia lalu merasa punya hak untuk men-challenge Presidennya?" tandas Fahri.

Karena potret yang demikian itu lah, Fahri mendorong agar dibuat desain yang matang terkait kepemiliuan di Indonesia.

"Saya mengusulkan, pemilihan nanti ada perubahan cara memilih, itu tergantung desainnya, misalnya otonomi (sebagai basis desainnya, Red). Saya lebih cenderung otonomi itu di tingkat dua (2) saja karena sekarang udah ada otonomi tingkat tiga (3), sebabkan ada undang-undang desa," katanya.

Jadi, kata Fahri, "kalau otonominya ditaruh di tingkat dua (2) maka otonomi tingkat satunya ditiadakan saja, sehingga pada saat otonomi ditiadakan di tingkat satu maka tak perlu Gubernur dipilih secara langsung,". ***