Di Bali, Ketua Fraksi PPP MPR Ungkap Pilkada yang Merepresentasi Kedaulatan Modal

BALI - Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi, menyinggung evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, yang belakangan menjadi diskursus politik publik. Arwani, menyebut praktek Pilkada Langsung cenderung menyokong kedaulatan pemodal.

"Tema besar soal kedaulatan rakyat justru kian susah kita realisasikan. Alih-alih rakyat berdaulat, pemilihan secara langsung ini justru jadi ajang kedaulatan pemodal," kata Arwani kepada wartawan di Bali, Jumat, (15/11/2019), malam.

Sejarah lahirnya Pilkada Langsung sendiri, dipaparkan Arwani, sedianya demi kedaulatan rakyat, karena Kepala Daerah hasil pilihan DPRD, kerap mendapat menolakan dari masyarakat setempat.

Belum lagi, soal egosektoral beberapa Kepala Daerah yang menyebabkan disinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Situasi ini, kata Arwani, tak sejalan dengan sistem presidensialisme yang berlaku di Indonesia.

Sebelumnya, Kamis (14/11/2019), Arwani bahkan mengungkap terkait besarnya biaya politik dari sebuah Pilkada Langsung. Katanya, "sudah bukan menjadi rahasia umum, siapapun yang ingin menjadi kepala daerah, untuk tingkat Bupati saya memperhatikan untuk DPT yang sekitar 500-an ribu pemilih, itu Rp 20 miliar. Kalau lebih dari itu, satu juta misalnya ya tinggal mengalikan,".***