Langsung Atau Tidak, Pilkada 2020 Wajib Lahirkan Pemimpin Amanah

JAKARTA - Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Suwondo Yudhistiro mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung atau tidak langsung, sebenarnya memiliki kedudukan yang sama secara formal dalam rangka untuk menentukan kepemimpinan politik seseorang.

Karena menurut Suwondo, dalam pandangan Islam bahwa seorang pemimpin itu dipilih tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.

"Kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus mengacu pada kemaslahatan rakyat," tutur Suwondo dalam diskusi dialektika demokrasi 'Akankah Pemilihan Kepada Daerah Dikembalikan Ke DPRD' yang digelar di Gedung Nusantara III Parlemen Senayan, Jakarta, (14/11/2019).

Suwondo mengatakan, ketika berbicara tentang sistem pemilu, maka hal itu sama halnya berbicara tentang mekanisme untuk mencari pemimpin yang memiliki kapabilitas, kapasitas serta memiliki legitimasi yang kuat di mata rakyat.

Sehingga, lanjut Suwondo, pemimpin itu diharapkan akan mampu melakukan perubahan-perubahan mendasar, mampu menerjemahkan visi-misi program kerja yang ujung-ujungnya untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pelaksanaan pilkada langsung memiliki berbagai kelemahan.

Salah satunya yakni tingginya biaya politik dalam melaksanakan pilkada secara langsung, sehingga berpotensi menimbulkan praktik tindak pidana korupsi dari kepala daerah yang terpilih.

"Menurut saya, hal itu menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Intinya demokrasi langsung maupun tidak langsung, yang penting pelaksanaan pilkada tersebut mampu untuk menghasilkan output berupa pemimpin yang kafabel, pemimpin yang punya kapasitas, pemimpin yang mempunyai legitimasi yang kuat dari rakyat," pungkas Suwondo Yudhistiro.***