Jelang Pelantikan Jokowi, Helikopter TNI Hilir Mudik di Langit Jakarta

JAKARTA - Deru mesin membising dari langit Ibu Kota, khususnya di sekitar wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Suara tersebut berasal dari mesin helikopter TNI yang terbang hilir mudik sedari pagi menjelang pelantikan presiden dan wapres periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dilansir dari Detik.com, di depan gedung DPR/MPR RI, helikopter tersebut berkeliling setinggi atap gedung pencakar langit. Dari pengamatan, 'capung besi' tersebut menyambangi DPR dengan interval per 15 menit sekali.

Helikopter berjalan mulai dari sekitar Senayan, Mampang, hingga wilayah Istana di seputar Monas. Suara helikopter cukup terdengar.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan cara mengawasi situasi keamanan dari helikopter. Dia menyebutkan pemantauan mengerucut ke titik-titik kritis di sekitar gedung DPR/MPR seperi wilayah Pejompongan dan Petamburan.

"Kemudian helikopter itu (dioperasikan) khusus di wilayah-wilayah yang kami curigai, jadi tidak begitu luas. Jadi kalau di atas gedung DPR MPR ada pesawat, itu sedang surveilans di sana," jelas Hadi di lapangan Graha Jala Puspita, Jl RE Martadinata, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (20/10/2019).

Ketika awak pesawat Boeing melaporkan adanya ancaman di wilayah tersebut, anggota yang bertugas di helikopter memastikan laporan tersebut ke lokasi yang dimaksud.

"Boeing langsung dari ketinggian 16 ribu 'tembak' setiap pos-pos yang disebutkan tadi, misalnya Pejompongan, Petamburan, kemudian diyakinkan oleh heli," sambung dia.

Sebelumnya, Hadi menuturkan awak udara akan memberikan laporan secara real-time (terkini) ke kantornya yang menjadi posko pengamanan utama di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus. Dari sana, Hadi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengawasi situasi keamanan pelantikan presiden terpilih dan wakilnya.

"Hasil informasi dari pesawat akan dilaporkan langsung real-time dengan downlink posko yang ada di Merdeka Barat, sehingga seluruh aparat TNI-Polri dapat memantau real-time wilayah-wilayah yang dianggap kritis," tutur Hadi.***