Berbagi Kursi AKD di Senayan, Apa yang Didapatkan PDIP dari Kerelaannya?

JAKARTA - Rapat penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI, menyepakati bahwa moncong putih menduduki kursi Ketua Komisi III, Ketua Komisi IV, Ketua Komisi V, dan 11 Wakil Ketua Komisi, serta kursi Ketua badan anggaran (Banggar).

Menanggapi hal tersebut, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, apa yang diperoleh PDIP ini sudah semestinya jika mengacu pada jumlah kursi terbanyak di parlemen, yang juga berarti akan dominan dalam hal jumlah di AKD-AKD.

Bahkan, kata Lucius, nampaknya PDIP rela berbagi kursi Pimpinan AKD. "Ini tentu sesuatu yang di luar dugaan karena mestinya jika mengacu pada UU MD3, peluang PDIP untuk meraup semua kursi pimpinan AKD sangat terbuka. Justru inilah pertanyaannya!".

"Kenapa PDIP seperti begitu baiknya merelakan jatah kursi pimpinan AKD juga diberikan pada semua parpol parlemen hingga partai paling kecil sekalipun?" kata Lucius kepada GoNews, Sabtu (18/10/2019).

Tentu saja, Lucius menganalisa, kebaikan hati PDIP untuk berbagi kursi ini, ada hubungannya dengan banyak kepentingan yang ingin diperjuangkan PDIP di Senayan.

Dengan memberikan jatah yang merata pada semua partai, kata Lucius, "nampaknya ada keinginan PDIP untuk membangun kebersamaan di parlemen,".

"Kebersamaan yang tak selalu positif, karena yang memutuskan sesuatu dalam forum bersama ini tetap saja elit oligarki yang ada," tukasnya.

Dalam pandangan Lucius, kebersamaan model ini, mengancam proses pembuatan kebijakan ke depan, ketika semua partai harus selalu bisa menyelesaikan sebuah persoalan dengan atau atas nama kebersamaan yang selalu mencegah konflik.

"Harganya terlalu mahal karena kebersamaan ini justru tak menyediakan ruang partisipasi bagi warga negara," kata Lucius.

Sehingga dengan potret komposisi AKD saat ini, menurut Lucius, bukan soal AKD apa saja yang didapatkan PDIP, 'tetapi soal apa yang didapatkan PDIP dari kerelaannya memberikan jatah kursi bagi semua fraksi di parlemen?".***