LAM Ingin Turut Berpartisipasi Kelola Blok Rokan, DPRD Riau: Sebaiknya Urusi Adat Saja

PEKANBARU - Pro dan kontra terus bermunculan seiring dengan wacana Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau yang ingin turut berpartisipasi dalam mengelola Blok Rokan, melalui badan usaha adat yang dibentuknya.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, bahwa dirinya tidak menyetujui wacana LAM yang ingin berpartisipasi mengelola Blok Rokan. Menurutnya, sebagai lembaga adat, seharusnya LAM hanya perlu mengurusi adat dan marwah Melayu saja.

"LAM ini kan lembaga adat, mestinya mengurusi adat, kebudayaan dan marwah melayu saja. Janganlah mengurusi bisnis," kata Husaimi di Pekanbaru, Kamis (17/10/2019).

Sejalan dengan Husaimi, anggota Komisi III DPRD Riau lainnya, Abu Khoiri pun mengatakan hal yang sama. Menurutnya, LAM lebih baik mengontrol dan mengawasi pengelolaan Blok Rokan saja. Bukan terlibat mengelola blok migas yang baru akan lepas dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) tahun 2021 mendatang.

"Kalau saya melihat, LAM ikuti kita saja, (DPRD Riau, red) untuk mengontrol dan mengawasi saja, tidak perlu ikut terlibat mengelola Blok Rokan ini," tutupnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua DPH LAMR Riau, Datuk Seri Syahril Abubakar mengatakan, bahwa LAM berencana membentuk badan usaha milik adat agar bisa berpartisipasi dalam pengelolaan Blok Rokan.

Pertimbangannya, lokasi sumur minyak Chevron saat ini berada di kawasan lahan adat di bawah bekas kekuasaan kesultanan Siak. Tidak hanya itu, LAM mengklaim bahwa pihaknya telah memiliki SDM yang mumpuni untuk berpartisipasi dalam pengelolaan blok migas tersebut.***