Gelar Aksi Demo, 30 Ribu Buruh Kepung Gedung DPR

JAKARTA - Sebanyak 30 ribu buruh menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, hari ini. Salah satunya untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono mengatakan, saat ini massa buruh mulai berdatangan ke gedung DPR RI untuk menyuarakan tuntutannya. Setidaknya, akan ada 30 ribu buruh dari Jabodetabek yang akan turun bergabung dalam aksi demo tersebut.

"Kurang lebih 30 ribu. Saat ini sudah mulai datang, (tetapi) belum semua datang," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Menurut Kahar, di Jakarta, buruh hanya akan menggelar aksi demo di depan gedung DPR. Namun demikian, aksi demo hari ini digelar serentak di 10 provinsi. "Langsung ke DPR RI," tandas dia.

Dalam aksi tersebut, ada tiga tuntutan utama yang akan disuarakan buruh, antara lain tolak revisi UU Ketenagakerjaan, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan revisi PP No 78 Tahun 2015.

Dalam pertemuan tersebut mereka membicarakan beberapa hal salah satunya yaitu terkait pembangunan iklim investasi hingga revisi PP Nomer 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. "Kami membicarakan bagaimana kita membangun iklim investasi yang baik dan juga berkaitan dengan ketenagakerjaan. Dua itu. iklim investasi dan ketenagakerjaan," kata Jokowi usai melakukan pertemuan di Istana Kepresiden, Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9).

Kemudian, Andi Gani menjelaskan dalam pertemuan tersebut juga meminta agar pemerintah bersama-sama membahas revisi UU tersebut. Kemudian, menurut Said Iqbal pihaknya mendukung revisi tersebut jika mengedepankan perjuangan buruh. Tidak hanya itu, dia juga menangih janji Jokowi untuk melakukan revisi PP Nomer 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Janji beliau, presiden akan melakukan revisi PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Di mana nanti akan duduk tripartit, membahas secara bersama-sama, dengan tim yang akan dibentuk oleh Pak Presiden nanti," Said.

Tidak hanya itu mereka meminta agar Mantan Gubernur DKI Jakarta untuk meninjau kembali kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III. Sebab menurut Andi hal tersebut berpengaruh pada masyarakat dan buruh. "Kami mengatakan iuran BPJS kelas III akan memberatkan rakyat dan menurunkan daya beli. Oleh Karena itu kami mengusulkan dan menyarankan kepada beliau untuk dipertimbangkan agar iuran kelas III tidak dinaikkan," ungkap Andi.

Terkait usulan tersebut, Jokowi pun akan menampung dan mendengarkan aspirasi mereka. Menurut dia, usulan sangat baik. "Ya, usulan ini kan banyak sekali. usulan nama banyak sekali. usulan dari serikat juga baik. saya kira semuanya kita tampung sebagai sebuah usulan yang baik," ungkap Jokowi.***