Kerjasama DPR dan Wartawan harus Diperkuat

JAKARTA - DPR RI tidak bisa sendirian dalam mensukseskan program "Parlemen Moderen", tapi juga membutuhkan sinergi antara Kesekjenan, humas dan wartawan.

Hal itu diungkapkan Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Romdoni Setiawan, saat memberikan sambutan pembukaan Forum Komunikasi dan Sosialisasi Program Kerja (FKSPK) DPR RI di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

"Selama ini sinergi antara wartawan dengan Humas Pemberitaan DPR, Kesekjenan dan para wakil rakyat sudah berjalan dengan baik," ujar Doni.

Meskipun diakuinya, masih ada dinamika yang terjadi. "Terkadang masih ada sedikit perbedaan. Tapi masih dalam bentuk kewajaran, karena salah satu tugas wartawan juga tidak melulu mempublis capaian atau keberhasilan para dewan dan kesekjenan, tapi juga harus siap kritis," tegasnya.

Untuk itu, Ia berharap ke depan, hubungan baik yang sudah terjalin antara wartawan dengan Kesekjenan bisa terus ditingkatkan.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Menurutnya, peran wartawan dalam mensosialisasikan kegiatan dan hasil kerja anggota dewan sangatlah penting.

Oleh karenanya, membangun rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara Pimpinan dan Anggota Dewan serta Kesetjenan DPR RI dengan wartawan, khususnya Koordiantoriat Wartawan Parlemen harus selalu terjaga.

"Wartawan itu fungsinya menginfokan kegiatan di Parlemen. Jadi saya kira sinergi antara wartawan itu harus diperkuat dan dijaga. Seperti yang disampaikan Ketua DPR bahwa output kerja DPR harus sampai ke masyarakat," ujar Indra.

Saat ini kata Indra, Ia dan seluruh jajaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sangat membutuhkan kerjasama semua pihak termasuk wartawan.

Karena kata Indra lagi, pihaknya saat ini sedang fokus dalam meningkatkan akses pengetahuan masyarakat kepada sidang-sidang di seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI, meskipun hal itu sudah dilakukan melalui aplikasi DPR Now!.

Ia tetap berupaya membangun sistem, agar masyarakat juga bisa mengetahui terkait laporan singkat (lapsing) dan kesimpulan rapat secara tertulis dan real time.

"Sistem sedang dibuat. Agar lapsing dan risalah semuanya juga bisa diakses masyarakat," tandasnya.

Untuk periode mendatang, Indra memastikan bahwa Kesetjenan dan BK DPR RI akan tetap semangat dalam mendorong terwujudnya Parlemen Modern, meskipun setengah dari total Anggota DPR RI periode 2014-2019 tidak akan menjabat lagi.

Indra juga mengungkapkan, peralihan masa jabatan ini tidak mengganggu upaya-upaya mewujudkan peran modern.

"Anggota dewan ke depan hampir setengahnya baru. Tentu kami berharap ada semangat untuk mendorong tewujudnya fokusi DPR, yakni anggaran, pengawasan dan legislasi. Dalam mewujudkan Parlemen Modern inilah, kami juga butuh bantuan teman-teman wartawan," pungkasnya.***