Masyarakat Jangan Terprovokasi Musibah Karhutla Riau yang Dipolitisi, Tapi Mengkritisi dengan Solusi

PEKANBARU - Mantan Gubernur Riau, Wan Abu Bakar, angkat bicara mengenai musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi Provinsi Riau. Menurutnya, karhutla yang terjadi saat ini sudah bernuansa politis, sehingga menyulut emosi masyarakat yang terprovokasi.

"Masyarakat Riau saya minta jangan mudah terprovokasi. Masyarakat boleh mengkritisi, menghimbau, dan memberikan solusi kepada pemerintah daerah, tapi jangan bernuansa politik. Nuansa politik yang saya dimaksud, seperti adanya pernyataan agar Gubernur Riau Syamsuar, mundur dari jabatannya," kata Wan Abu Bakar yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Riau pada masanya.

Dirinya ingin meanggapi tanggapan sinis masyarakat Riau, terhadap aparat penegak hukum, terkhusus kepala daerah, Gubernur Riau. Menurutnya, ini bukan persoalan Syamsuar jadi Gubernur Riau, terjadinya kabut asap akibat karhutla.

"Musibah asap akibat karhutla yang terjadi sekarang ini di Provinsi Riau, bukan disebabkan oleh Pak Syamsuar. Namun karhutla ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lamanya," ujar Wan Abu Bakar kepada GoRiau.com, Minggu (15/9/2019).

Karhutla yang terjadi di Riau, bagi Wan Abu Bakar, karena perubahan sistem ekosistem di lahan gambut. Dulunya Riau memiliki hutan tropis yang luas. Namun kondisi sekarang ini, hutan tersebut sudah semakin sempit keberadaannya. Akibat banyaknya tanaman industri dan kebun sawit.

"Karena adanya kebijakan pusat menjadikan hutan di Riau sebagai tanaman industri dan perkebunan sawit. Sebelum munculnya HTI (Hutan Tanaman Industri), hutan di Riau lebih dulu dibatat oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mengantongi izin untuk mengkelola hutan menjadi tanaman industri," ungkapnya.

Belum lagi, Riau dijadikan daerah transmigrasi oleh pemerintah pusat. Ditambah, kebun sawit di Riau cukup besar di Indonesia. Akibat dengan meluasnya perkebunan sawit di Riau, yang dulunya lahan gambut memiliki kandungan air yang banyak atau selalu basah, sekarang menjadi kering.

"Jadi musibah karhutla yang berdampak munculnya kabut asap, bukan karena ulah Pak Syamsuar. Sejak hutan dijadikan lahan untuk tanaman industri, mulailah terjadi karhutla dan kabutbasap di Riau. Oleh karena itu, tidak usah kita menghujat Pak Syamsuar sebagai Gubernur Riau. Tapi bagaimana kita bersinergi untuk melakukan pemadaman lahan ini," terangnya.

Ia menambahkan, saat ini bagaimana seluruh elemen bersinergi membantu Gubernur Riau menjalankan program Riau Hijau, yang tujuannya mengembalikan fungsi lahan yang dulunya hutan sekarang menjadi kebun sawit, kembali menjadi paru-paru dunia.

"Buktinya, saat ini Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk satgas penertiban kawasan atau lahan ilegal di Provinsi Riau, yang didalamnya terdapat unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan lainnya," imbuhnya.

Panglima TNI dan BNPB, dikatakannya lagi, sudah melakukan upaya pemadaman lahan yang terbakar dengan pemadaman langsung melalui darat dan udara menggunakan water bombing. Satgas yang terdiri, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api, serta perusahaan, telah berupaya melakukan pemadaman lahan terbakar.

"Apalagi saat ini, menurut BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), titik api di Riau sudah jauh menurun dibandingkan provinsi tetangga, seperti Sumatera Selatan (Sumsel) dan Jambi. Untuk itu, kita harap upaya pemerintah pusat juga maksimal melakukan pemadaman di Sumsel dan Jambi," imbuhnya. ***