Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Indonesia Kalah, Gol Jasim Elaibi Paksa Indonesia Terbang ke Paris
Olahraga
24 jam yang lalu
Indonesia Kalah, Gol Jasim Elaibi Paksa Indonesia Terbang ke Paris
2
Langkah-langkah Mudah Klaim Asuransi Mobil All Risk, Auto Diterima!
Umum
13 jam yang lalu
Langkah-langkah Mudah Klaim Asuransi Mobil All Risk, Auto Diterima!
3
Shin Tae-yong: Masih Ada Kesempatan Indonesia Lolos ke Paris
Olahraga
11 jam yang lalu
Shin Tae-yong: Masih Ada Kesempatan Indonesia Lolos ke Paris
4
Promosi dan Degradasi di Timnas U-16 Selama TC di Yogyakarta
Olahraga
10 jam yang lalu
Promosi dan Degradasi di Timnas U-16 Selama TC di Yogyakarta
5
PT Pembangunan Jaya Ancol Bukukan Pendapatan Rp 255,6 Miliar
Pemerintahan
10 jam yang lalu
PT Pembangunan Jaya Ancol Bukukan Pendapatan Rp 255,6 Miliar
6
Sekda DKI Kukuhkan 171 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
Pemerintahan
9 jam yang lalu
Sekda DKI Kukuhkan 171 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
Home  /  Berita  /  Lingkungan

BNPB Sebut Kepala Daerah Kurang Peduli dengan Karhutla

BNPB Sebut Kepala Daerah Kurang Peduli dengan Karhutla
Menko Polhukam Wiranto (tengah) didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya dan Kepala BNPB Doni Monardo (kiri) memimpin rapat koordinasi penanganan Karhutla, di Jakarta, Jumat (13/9/2019). (republika.co.id)
Sabtu, 14 September 2019 14:00 WIB
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengungkapkan, kepala daerah sering absen pada kegiatan pengarahan antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Dikutip dari republika.co.id, Doni mengkritik sikap kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah lainnya yang kurang peduli dengan Karhutla di daerahnya.

''Pada kesempatan ini, saya juga beri satu evaluasi. Kami dari BNPB membandingkan ke tiap daerah. Kita ada beberapa keluhan dari unsur TNI dan Polri di lapangan, karena adanya sikap kurang peduli dari pejabat daerah. Saya tak menyinggung pejabat siapa. Tapi rata-rata, pejabat atau pemimpin tingkat kabupaten/kota,'' ujar Doni di Graha BNPB, Jl Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (14/9).

Doni menyampaikan keluhan para komandan yang mengampu evaluasi kebakaran hutan di lapangan. Menurut mereka, para kepala daerah sering absen saat ada pengarahan.

''Ini adalah keluhan dari unsur komandan di lapangan. Bahkan ada yang tiap ada undangan rapat tak hadir. Padahal saya bilang tadi, 99 persen penyebab kebakaran adalah manusia dan 80 persen dari lahan yang bekas terbakar ini jadi kebun,'' tegasnya. 

Doni mengingatkan apa yang dilakukan pemerintah adalah bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ini harus melibatkan pemerintah pusat hingga tingkat paling bawah di daerah. 

''Kalau sinergitas kurang maksimal, kita juga akan kesulitan. Energi yang kita keluarkan semakin besar. Saya juga berharap para pejabat negara terutama bupati, wali kota,  serta camat lurah, untuk lebih peduli pada masyarakatnya. Kami BNPB mengatakan kalau ada masyarakat yang dibayar untuk membakar ladang, kami siap menampung mereka, kami pekerjakan sebagai bagian dari satgas pemadaman api. Kita bayar, lebih baik kita membayar rakyat, dari pada rakyat dibayar orang lain untuk membakar,'' tambah Doni.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Pemerintahan, Riau, Lingkungan, GoNews Group
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/