Kisruh Partai Golkar Bukti Kegagalan Kepemimpinan Airlangga

JAKARTA - Fungsionaris Partai Golkar Junaidi Elvis menilai penggembokan kantor DPP Partai Golkar yang dilakukan pengurus dan anggota Angkata Muda Partai Golkar (AMPG) akibat kegagalan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjalankan roda kepemimpinan. Kekecewaan yang memuncak akibat tidak diperkenankan masuk ke DPP membuat massa AMPG memilih menggembok pintu DPP.

"Ini jelas menunjukan kegagalan Ketum Airlangga dalam mengelola partai. Generasi muda Partai Golkar yang harusnya dijadikan ujung tombak Partai Golkar ke depan, malah dimusuhi dan disia-siakan," ujar Elvis kepada wartawan, Senin (26/08).

Elvis menyayangkan sikap Ketum yang tidak mengindahkan keinginan kaum muda Partai Golkar untuk menyampaikan aspirasi. Yang terjadi justru pembiaran anggota AMPG berada di luar DPP, bahkan hingga tiga hari tidur di jalanan.

"Kita semua bisa lihat bagaimana Airlangga memberlakukan kadernya dengan tidak manusiawi. Jelas-jelas DPP adalah rumah bersama bagi para kader Partai Golkar. Mengapa harus melarang kader dan pengurus pleno masuk ke DPP? Toh kalau para kader diizinkan masuk ke DPP tidak akan melakukan kudeta ataupun huru hara," katanya.

Elvis mengkritik keras gaya kepemimpinan Airlangga yang arogan dan otoriter. Aspirasi yang masuk pun tidak diindahkan. Partai Golkar dipimpin bak mengelola perusahaan.

"Selama ini Airlangga dengan seenaknya sendiri mengatur partai tanpa mengindahkan AD/ART partai. Banyak aturan AD/ART yang tidak dijalankan dan dilanggar. Pengurus pleno yang dibentuknya pun dianggap sebagai angin lalu," tandasnya. 

Elvis menambahkan Airlangga dalam membuat kebijakan dan keputusan partai, tidak pernah dibahas dalam rapat-rapat partai. Keputusan dibuat secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang berlaku.

"Tak hanya di partai, dalam menetapkan posisi alat kelengkapan dewan di DPR RI saja, tidak pernah dibahas dalam rapat, baik di DPP maupun di fraksi Partai Golkar DPR RI. Bagaimana mau duduk sebagai menteri lagi apalagi calon presiden, kalau dalam mengurus partai saja tidak patuh terhadap aturan yang berlaku. Bisa berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan bila pemimpinnya tidak mau menjalankan aturan dengan benar," tegasnya.***