Soal Menteri Muda, Megawati: Bukan Saya Merendahkan

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, turut berkomentar soal peluang sosok-sosok muda untuk mengisi kabinet Jokowi jilid II.

"Kalau anak muda bukan saya merendahkan, tidak," kata Megawati di sela-sela gelaran Kongres V PDIP di Sanur, Bali, pekan lalu.

Menurut Megawati, kriteria sosok-sosok penjabat menteri, tidak sekedar soal usia muda atau tua. "Kalau anak muda, kalau pintar tapi dia belum pernah menjalankan proses di dalam tata pemerintahan negara itu bisa saja tidak berhasil. Kalau yang tua juga begitu,".

Karena, kata Megawati, dari seluruh pengalamannya di politik, "minimal kalau mau masuk politik itu harus ada atau bisa jadi anggota DPR dulu, jadi harus ada jenjangnya,".

"Ini masalah bangsa dan negara, harus yang jadi (menteri, red) adalah orang-orang yang yang punya pengalaman," tukas Megawati.

Sebelumnya wacana menteri muda di kabinet Jokowi jilid II mencuat. Anggota Fraksi PKB DPR RI, Abdul Kadir Karding, sempat turut berkomentar positif soal wacana tersebut.

"(soal menteri, red) saya pengennya adalah orang yang satu; muda, dan kedua; eksekutorial," kata Karding dalam sebuah diakusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (01/08/2019) lalu.

Dalam diskusi yang turut dihadiri politisi Golkar, Misbakhun itu, Karding berujar soal standar muda menurut UU. Yang "kalau menurut undang-undang pemuda, muda itu yang boleh nyalon KNPI, masih umur 40 tahun, itu muda. Dan berarti saya dan bapak Misbakhun sudah tidak masuk kategori umur,".

Sementara Misbakhun berpandangan, ihwal menteri muda tidak melulu soal usia, tapi juga bisa dilihat dari proses seseorang memasuki jajaran kabinet. Misbakhun, menilik pada sejarah Kabinet Pembangunan IV dan Kabinet Pembangunan V era Presiden Soeharto.

"Bapak Murdiono, sebelum menjadi menteri Sekertaris Negara, beliau menjadi Menteri Muda Sekretaris Kabinet. Bapak Saadillah Mursyid, sebelum menjadi Menteri Sekretaris Negara, menjadi Menteri Muda Sekretaris Kabinet. Ada (juga, red) Menteri Keuangan di zaman itu, Nasrudi Soeminta Pura, Menteri Muda Pertanian dan sebagainya," kata Misbkhun.

Undang-Undang nomor 39 tahun 2008, dijelaskan Misbakhun, adalah dasar hukum seseorang untuk masuk ke struktur kabinet. Jika zaman Orde Baru, menteri-menteri itu masuk dengan sebutan menteri muda, maka era kini seseorang bisa masuk jajaran kabinet dengan menjadi wakil menteri.

"Wakil menteri ini kalau di UU No. 39 bahwa (ketika, red) dipandang perlu oleh presiden maka presiden bisa memasukkan wakil menteri. Dan sejarahnya, bapak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pernah melakukan itu," kata Misbakhun.

Seperti diketahui, Golkar dan PKB sama-sama partai pengusung Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. PKB memiliki basis suara umat muslim terbesar, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama (NU), sementara Golkar sebagai partai nasionalis masih menjadi partai senior dengan perolehan suara 3 besar di Pemilu Serentak 2019.***