Pendiri Demokrat Anggap Soekarwo Pas Gantikan SBY Jadi Ketum

JAKARTA - Anggota Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat Sahat Saragih menyebut mantan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo bisa menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Sahat menganggap Soekarwo layak karena punya track record yang baik ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Selain itu, Sahat menilai Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo ini memiliki prestasi untuk Demokrat.

"Mengenai hal calon kuat Ketum, PD memiliki beberapa kader kuat. Beberapa jendral bisa, mantan Gubernur Jawa Timur Pak Soekarwo bisa," kata Sahat seperti dilansir GoNews.co dari CNNIndonesia.com, Rabu (3/7).

Menurut Sahat harus ada pergantian tampuk kepemimpinan di Demokrat. SBY, kata dia, sudah tak memiliki kompetensi yang layak untuk kembali menempati posisi ketua umum. Sahat bilang Demokrat sangat hancur selama periode kepemimpinan SBY.

"Hancurnya suara Demokrat tentu sudah sangat krusial," katanya.

Sahat mendesak partai segera menggelar kongres luar biasa yang mengagendakan pergantian kepemimpinan tertinggi. Dia bahkan mengancam akan ada dekrit dari para pendiri jika kongres luar biar tidak digelar.

Kata Sahat, SBY tak akan bisa menolak untuk lengser jika para pendiri telah mengeluarkan dekrit

"SBY seyogyanya ada rasa malu karena sudah gagal dua periode," kata dia.

Desakan SBY meletakkan jabatannya sebagai ketua partai juga datang dari pendiri Demokrat lain, Hengky Luntungan.

Hengky menyebut SBY sebagai Ketua Umum yang tinggal kelas hingga dua kali karena telah menghilangkan lebih dari setengah suara pendukung partai dalam dua periode pemilu.

Periode pertama, papar Hengky, SBY kehilangan suara pendukung partai hingga 50,05 persen dari suara semula sebesar 20,40 persen menjadi 10,19 persen perolehan suara. Pada periode kedua, perolehan suara kembali turun dari 10,19 persen menjadi hanya 7,77 persen.

Tak hanya soal kegagalan mempertahankan suara pendukung partai, menurut Hengky, SBY juga telah merusak tatanan partai dengan melanggar sejumlah AD/ART. SBY bahkan tak segan membuat Demokrat menjadi partai dinasti dengan memberi sejumlah jabatan untuk keluarganya.

"SBY menganut sistem partai dinasti dan sering melakukan manajemen konflik atau menyingkirkan para pejuang partai yang telah berjasa kepadanya," kata dia.

Sementara itu Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa pihaknya bakal menindaktegas forum pendiri Demokrat yang meminta SBY mundur dari ketua umum.

Ferdinand menyebut Sahat Saragih cs hanya menggunakan nama forum pendiri Demokrat. Walau bagaimanapun, lanjutnya, pihak yang berhak melakukan evaluasi adalah DPD dan DPC berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

"Forum pendiri ini tidak ada dalam AD/ART partai. Mereka orang-orang tak punya hak suara untuk mengevaluasi kepemimpinan Ketua Umum Pak SBY," kata Ferdinand.***