Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kemenpora dan MNC Group Gelar Nobar Timnas U 23 Indonesia
Olahraga
18 jam yang lalu
Kemenpora dan MNC Group Gelar Nobar Timnas U 23 Indonesia
2
Kemenpora Dorong Pemuda Eksplorasi Minat dan Hobi Lewat Pesta Prestasi 2024
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Kemenpora Dorong Pemuda Eksplorasi Minat dan Hobi Lewat Pesta Prestasi 2024
3
Lalu Mara Ingatkan Lobi Iwan Bule Bikin Shin Tae-yong Berani Ambil Resiko
Olahraga
16 jam yang lalu
Lalu Mara Ingatkan Lobi Iwan Bule Bikin Shin Tae-yong Berani Ambil Resiko
4
Hadapi Uzbekistan di Semifinal Piala Asia U 23, Shin Tae-Yong Berikan Kepercayaan Kepada Pemain Timnas Indonesia
Olahraga
16 jam yang lalu
Hadapi Uzbekistan di Semifinal Piala Asia U 23, Shin Tae-Yong Berikan Kepercayaan Kepada Pemain Timnas Indonesia
5
Witan Sulaeman: Kami Hadapi Lawan Bagus
Olahraga
11 jam yang lalu
Witan Sulaeman: Kami Hadapi Lawan Bagus
6
Zendaya Buka Peluang Kembali ke Dunia Musik dengan Lagu Baru
Umum
11 jam yang lalu
Zendaya Buka Peluang Kembali ke Dunia Musik dengan Lagu Baru
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Aktifitas Medsos Dibatasi, BPN: Bukti Pemerintah Panik dan Takut Demokrasi

Aktifitas Medsos Dibatasi, BPN: Bukti Pemerintah Panik dan Takut Demokrasi
Rabu, 22 Mei 2019 15:40 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Sikap Pemerintah yang membatasi aktifitas medsos guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dinilai berlebihan dan bentuk kepanikan.

Hal ini diungkapkan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade melalui siaran persnya yang diterima redaksi GoNews.co, Rabu (22/5/2019) siang di Jakarta.

Menurutnya, tindakan pemerintah tersebut justeru bentuk pembredelan terhadap kebebasan berpendapat termasuk media sosial sebagai bagian dari demokrasi.

"Kemarin ada pernyataan pemerintah soal adanya tim pengawasan ucapan tokoh, sekarang akses media sosial dibatasi. Ini bentuk kepanikan, rezim ini takut dengan demokrasi," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini menekankan, dengan kepanikan seperti itu, sama saja rezim ini sedang mempertontonkan kebobrokan pemerintah.

"Ya, mereka panik, makanya aktifitas masyarakat dibatasi. Ingat, masyarakat tidak bodoh, kita semua tahu soal kesenjangan sosial dan ekonomi ada di rezim ini," tegasnya.

Pemerintah mengingatkan agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah informasi yang beredar. 

"Karena marak beredarnya foto dan video dan konten hoaks, maka pemerintah untuk waktu sementara membatasi akses penyebaran konten di media sosial di sejumlah daerah," kata Menko Polhukam Wiranto saat jumpa pers di kantornya, Rabu (22/5).

Wiranto berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan penjelasan tidak rasional. "Kita sepakat negara tak boleh kalah dengan aksi jahat semacam ini. Negara lindungi segenap bangsa tumpah darah Indonesia," tuturnya.

Menurutnya, aparat masih terus menggali informasi dari sejumlah orang yang diamankan. "Kita sebenarnya dari hasil investigasi mengetahui dalang aksi tersebut. Aparat akan tindak tegas secara hukum," tandasnya.

Seperti diketahui, aksi di depan Bawaslu berlangsung aman, massa pun membubarkan diri pada Selasa (21/5) malam. Namun tiba-tiba datang sekelompok anak muda diduga bayaran melakukan provokasi. Bentrokan pun tak dapat dihindarkan.

Setelah dipecah, ketegangan kembali terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Massa melempari polisi dengan batu, botol dan petasan. Tak berhenti di situ massa lain juga membuat kekacauan di Jalan KS Tubun Slipi, Palmerah, Jakarta Barat.

Di sana massa menyerang asrama Polri. Sejumlah kendaraan dibakar. Polisi meyakini massa yang buat kericuhan berbeda dengan kelompok yang unjuk rasa di Bawaslu.***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/