Kubu Prabowo dari People Power ke Kedaulatan Rakyat, Jokowi: Lho, Aturan Mainnya Sudah Jelas

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menanggapi wacana People Power maupun Kedaulatan Rakyat yang belakangan mencuat dari kubu pendukung Paslon Prabowo Subainto-Sandiaga Uno.

"Lho di negara kita ini aturan mainnya sudah jelas, UU-nya, kelas aturan hukumnya, jelas, ya diikuti," kata Jokowi yang juga menjadi Capres petahana dalam Pilpres 2019.

Jokowi mengutarakan hal demikian saat hendak bertolak dari kediaman Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang (OSO), di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (15/05/2019). Jokowi, hadir sebagai Presiden RI dalam gelaran Buka Puasa Bersama (Bukber) para petinggi negara itu.

Jokowi mengimbau, agar pihak yang merasa dirugikan dalam Pemilu 2019 bisa lebih mengedepankan proses hukum dalam memenuhi haknya. "Semuanya kan ada mekanismenya, semua diatur konstitusi kita; semuanya diatur oleh Undang-undang, diatur oleh peraturan KPU,".

"Ada semua mekanismenya, ada. Mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur dengan KPU. Kalau ada kecurangan, (ke) Bawaslu. Kalau sengketa yang lebih besar, (adukan, red) ke MK. Mekanisme itu semua telah diatur," tegas Jokowi.

Turut hadir dalam acara di kediaman OSO tersebut, Ketua MK Anwar Usman, Kapolri Jenderal Tito Karavian, Panglima TNI, beberapa Menteri kabinet Jokowi, Anggota DPD se-Indonesia, Para Gubernur, Kepala BPK, Ketua Mahkamah Agung (MA), para Ketua Partai Politik, Ketua PBNU Said Aqil, Mantan Kepala BIN Hendropriyono, dan lainnya.

Sebelumnya, politisi muslim Amien Rais, menegaskan jika dirinya mengatakan soal people power maka itu bukan sebatas pernyataan emosional. Menyusul kemudian, beberapa orang yang terkait dengan gerakan perlawanan Pemilu yang dinilai curang pun berurusan dengan Polisi. Salah satunya, Eggi Sudjana, Bahkan ditahan polisi pada Selasa (14/05/2019).

Belakangan, Amien Rais, menggunakan istilah Kedaulatan Rakyat sebagai pengganti istilah People Power.

"Saya ingatkan, Eggi Sudjana ditangkap Polisi karena bicara People Power. Sekarang kita gunakan (istilah) Gerakan Kedaulatan Rakyat," kata Amien di Gedung Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/05/2019) kemarin.***