Menurun di Tikungan, dari 'People Power' ke Diskualifikasi Jokowi

JAKARTA - Pemilu 2019 berlangsung dengan kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Setidaknya, demikian kesimpulan IUTN III di Bogor, Rabu (01/05/2019).

Hasil IUTN III yang berbentuk rekomendasi politik untuk kubu Paslon 02, Prabowo-Sandi itu, mendorong perlawanan persoalan Pemilu 2019 ditempuh melalui jalur konstitusi.

Dari 5 poin yang jadi rekomendasi, 2 poin berupa dorongan agar paslon 01, Jokowi-Maruf didiskualifikasi berdasarkan konstitusi.

"Ketiga, mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi paslon capres-cawapres 01," kutipan rekomendasi dari hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional (IUTN) III itu.

Dan, "Keempat, mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum secara syar'i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan kejahatan serta ketidakadilan termasuk perjuangan pembatalan/diskualifikasi paslon capres-cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam Pilpres 2019,".

Rekomendasi ini, juga tak menyebut 'people power' sebagaimana didengungkan sebelumnya oleh Amien Rais yang menjadi bagian dari BPN Prabowo-Sandi dan Habib Rizieq Shihab yang mendukung Prabowo-Sandi dari Mekkah dengan pengaruh keulamaannya.

Disebutkan dalam rekomendasi IUTN III, bahwa bentuk perlawanan yang direkomendasikan saat ini, "sah secara hukum dengan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan rakyat,".

Rekomendasi IUTN III ini pun, dinilai Prabowo, sebagai dorongan yang "tegas dan masuk akal,". Prabowo sendiri hadir di lokasi IUTN III digelar. Ia didampingi oleh politisi senior yang juga tokoh reformasi, Amien Rais.

Sebelum rekomendasi IUTN III, dengung perlawanan kecurangan Pemilu 2019 melalui people power kencang terdengar dari kubu Prabowo. Dalam sebuah acara yang menyoal jutaan DPT Pemilu 2019 yang diduga kuat invalid di Komplek DPR-MPR RI di Jakarta, Selasa (09/04/2019), Amien menegaskan, "Jadi kalau saya ngajak People Power, itu bukan sekedar emosi, bukan,".

Dalam paparannya, Amien mengulas kenangan Reformasi 1998 yang dinilainya terbukti support hingga sekarang, seperti dinukil dalam berita "Wacana People Power ala Amien Rais dalam Kenangan Reformasi dan Gugatan Pemilu 2014, Logis?".

Selain Amien Rais, Aktivis Hukum Eggi Sudjana juga sempat berkomentar soal people power. Salah satu pernyataannya tentang ini, bahkan berbuah pelaporan polisi dengan dugaan makar. Menyusul, Imam besar FPI, Habib Rizieq Shihab juga bicara soal People Power melalui video youtube.

Video berjudul People Power yang diunggah di channel FrontTV pada 22 April 2019 itu, telah ditonton lebih dari 320 ribu pengguna internet hingga Rabu (01/05/2019).

Dalam video lain yang diunggah di akun jum462 Hidroponik pada 23 April 2019, HRS bahkan menyebut Luhut Binsar Pandjaitan dan Hendropryono sebagai bagian dari kecurangan Pemilu 2014 dimana Prabowo kalah meski sudah menggungat ke MK.

HRS lalu mengatakan, "saat ini adalah saat yang sangat tepat, kalau kita dicurangi maka people power adalah solusinya,".

Di sisi lain, koalisi pengusung Prabowo dalam Pilpres 2019 memang tengah menjadi perhatian. Sementara Gerindra dan PKS tampak tenang, ada Demokrat yang "digoda TKN 01" dan Ketum PAN, Zulkifli Hasan yang bertemu dengan Jokowi pada 24 April 2019 lalu. Meskipun, diklarifikasi bahwa pertemuan hanya sebatas soal pelantikan Gubernur Maluku, dimana Zulhas hadir sebagai Ketua MPR RI.

Sejak pekan pertama paska pencoblosan 17 April 2019, rekonsiliasi (seolah hasil pemilu sudah final) memang terus dihembuskan. Padahal, hasil resmi dari KPU RI baru akan diumumkan pada 22 Mei 2019 mendatang. Lalu, bagaimana drama menuju pelantikan Presiden-Wakil Presiden periode 2019-2014, selanjutnya?***