Soal Anggaran Pariwisata, DPR: Pemerintah Pusat Belum Adil ke Danau Toba

SIMALUNGUN - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Anthon Sihombing, menilai, pemerintah pusat masih belum atau tidak adil dalam menyalurkan anggaran terhadap potensi wisata di sejumlah wilayah Indonesia.

Danau Toba misalnya belum mendapat perhatian sebagai wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini diungkapkannya saat silaturahmi DPR RI dengan wartawan Koordinatoriat DPR, di Parapat, Sumatera Utara, Jumat (5/4).

Masih kata Sihombing, pemerintah tidak adil dalam memberikan perhatian terhadap potensi wisata Danau Toba. Padahal, Danau Toba sudah masuk potensi wisata internasional.

"Pemerintah pusat tidak adil dalam memberikan perhatian. Misalnya jumlah penduduk tidak sebanding dengan anggaran yang diberikan," kata Anthon.

Selain anggaran yang masih minim terhadap pemerintahan Kabupaten sekitar Danau Toba, kata Anthon, ada juga keramahtamahan masyarakat sekitar yang masih perlu perhatikan.

"Memang berbeda dengan Bali kalau masyarakat di sana sudah menyadari bagaimana menghadapi turis. Kita bertanya jalan jam berapa saja itu akan dijelaskan dengan baik. Tetapi kalau di sini ditanya cari sendirilah," katanya.

Dalam kesempatan itu, Anthon mengatakan, pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi baru akan dilakukan dengan kontrak tahun jamak sudah dimulai. Begitu juga dengan pembersihan atau pemeliharaan Danau Toba dari enceng gondok.***