Soal Jatah 7 Menteri Jika Prabowo Menang, Ini Kata Sekjen DPP PAN

JAKARTA - Sekjen DPP PAN Edy Soeparno mengaku belum mendengar langsung soal jatah menteri yang dijanjikan BPN, jika Prabowo-Sandi menang di Pilpres 2019 mendatang.

Hal ini diungkapkannya saat diwawancarai wartawan di kediaman Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Senin (1/4/2019).

"Saya belum dengar, tapi menurut saya, kita kan sekarang sudah di ujung perjuangan kita untuk memenangkan Prabowo-Sandi. Saya tidak punya fokus lain selain memanfaatkan sisa 12 hari masa kampanye terbuka, setelah itu baru kita bisa memikirkan itu," ujarnya.

Tetapi kata dia, untuk bisa memenuhi harapan itu, pihaknya masih terus fokus berjuang demi memenangkan Pilpres.

"Jadi saya pikir, perlu fokus perhatian tenaga dan hati kita, ada di pemenangan Pilpres," tukasnya.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan telah ada kesepakatan dengan dua partai pengusung terkait jatah kursi menteri jika capres dan cawapres unggulannya terpilih menjadi presiden di Pilpres 2019.

Dua partai itu, kata Hashim, adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Kita kan sudah sepakat dengan PAN ada tujuh menteri, enam untuk PKS," kata Hashim saat ditemui di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta, Senin (1/4).

Sementara untuk Partai lain seperti Demokrat, Gerindra, dan Berkarya menurut Hashim masih dalam tahap diskusi.

Adik kandung Prabowo ini juga menjelaskan terkait nama-nama dan kesepakatan jatah kursi ini merupakan hasil diskusi antara dirinya dengan sang kakak.

Setelahnya, sambung Hashim, hasil diskusi itu disampaikan kepada parpol pengusung untuk kemudian meminta persetujuan."Saya kira itu antara kakak saya (Prabowo) dengan saya yah. Partai lain masih diskusi," katanya.

Soal bursa kursi kementerian yang kemungkinan akan diberikan pada Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Hashim mengaku belum bisa memastikan.

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, kecuali untuk PKS dan PAN, jatah kursi untuk parpol koalisi lain termasuk Demokrat hingga saat ini belum mencapai kesepakatan. "Demokrat belum definitif, AHY masih dipertimbangkan (untuk jadi menteri)," ujar Hashim.***