Politikus Gerindra Ini Kritik Penanganan Banjir di Berbagai Daerah

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengkritisi lambannya pemerintah pusat dan daerah dalam hal menangani banjir. 

Banjir di Jakarta dan sejumlah wilayah di Jawa Timur baru-baru ini menurut Bambang terjadi lantaran pemerintah mengabaikan hal yang paling fundamental yakni menormalisasi sungai.

Curah hujan yang tinggi di satu musim berakibat sungai tak bisa menampung debit air dalam jumlah besar.

"Di mana endapan sedimen ini terlalu besar. Dan hampir separuh lebih dari separuh 70 persen daripada kedalaman sungai. Yang dahulunya sekitar 70-80 meter, sekarang ini tinggal 10 meter. Ini harus pemerintah segera mengupayakan melakukan menormalisasi sungai," kata Bambang saat menghadiri acara Teropong Parlemen Awards di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis malam, 7 Maret 2019. 

Bambang mengambil contoh, di wilayah DKI Jakarta yang belakangan program normalisasi sungai tidak berjalan. Menurutnya, tugas ini bukan hanya dibebankan kepada pemerintah daerah melainkan perlu berembuk dengan pemerintah pusat.

"Normalisasi sungai ini tidak dilakukan. Apalagi ini di Jakarta. Di Jakarta ini ada 12 sungai yang menuju ke Jakarta. Kalau ini cepat dinormalisasi yang kedalaman sekarang ini sekarang 5 meter karena di zaman Belanda itu sekitar 80 hingga 100 meter. Ini tugas pemerintah provinsi ataupun pusat segera menormalisai sungai-sungai ini," ujarnya. 

Anggota Komisi V yang membidangi infrastruktur ini menuturkan bahwa pendangkalan di sungai sudah menjadi masalah serius. Di beberapa wilayah, pendangkalan sungai kata dia, sudah mencapai 70 persen. "Kalau dinormalisasi 20 persen, sudah cukup antisipasi debit," kata dia.***