THR PNS Dipercepat, TKN Jokowi Sebut Tak Ada Unsur Politis

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin membantah ada politisasi di balik penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberian THR 2019 dan Gaji Ke-13 untuk PNS atau ASN, yang ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April 2019.

TKN menilai THR dicairkan pada Mei setelah pilpres dan mendekati Lebaran.

"Tidak ada sama sekali politisasi karena memang sudah masuk dalam UU APBN. Soal targetnya penyelesaian PP itu sebelum pilpres, ya, itu memang waktunya. Sementara pencairan memang bulan Mei karena THR dicairkan saat Lebaran," kata anggota TKN, Achmad Baidowi atau Awiek, saat dihubungi, Jumat (22/2/2019).

Ia mengatakan tidak mungkin THR dan gaji ke-13 langsung cair saat PP diterbitkan. Sebab, setelah diterbitkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

"Karena tidak mungkin PP terbit hari ini lalu langsung dicairkan ini juga. Karena perlu sosialisasi teknis pelaksanaan kepada birokrasi," ungkap Awiek.

Sebelumnya, pemerintah, dalam surat keterangannya, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres. THR bagi ASN pun akan cair seusai pilpres, yakni pada Mei.

"Waktu pembayaran THR tahun 2019 efektif dibayar pada bulan Mei 2019," demikian isi surat yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (22/2).

Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberian THR 2019 dan Gaji Ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dengan begitu, THR akan cair pada Mei 2019.

Diketahui, cuti bersama Lebaran 2019 terjadwalkan 3-4 Juni. Sedangkan pilpres akan berlangsung pada 17 April 2019.***