Grand Launching Pada 6 Maret, Berikut Layanan - layanan Publik di MPP Pekanbaru

PEKANBARU - Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru akan dilaunching dengan 24 instansi yang siap melayani masyarakat Pekanbaru di dalamnya, pada 6 Maret 2019 mendatang, diantaranya,

1. Instansi Kejati untuk pelayanan hukum, penyuluhan atau penerangan hukum, E - laporan atau pengaduan masyarakat, pengawasan barang cetakan, dan pengawasan aliran kepercayaan.

2. Kejari dengan layanan hukum dan konsultasi hukum gratis, pelayanan E-tilang, layanan pengembalian barang bukti dan pemberian surat izin besuk tahanan.

3. IAI, terdapat pelayanan arsitektur dan keprofesian arsitek.

4. Instansi BPJS Kesehatan, dengan pelayanan kepesertaan badan usaha dan pekerja berikut anggota keluarganya.

5. PT TASPEN menyediakan layanan informasi TASPEN, memberi informasi dan persyaratan klim kepada peserta aktif, pension dan ahli warisnya, serta menangani keluhan peserta.

6.Imigrasi akan memberikan pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia/Paspor RI khusus permohonan, dan penggantian paspor bagi masyarakat pemegang e-KTP Kota Pekanbaru.

7. BPJS Ketenagakerjaan dengan layanan peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, syarat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada proses perizinan dan non Perizinan, juga pelaksanaan pengenaan dan pencabutan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan public tertentu, serta pemanfaatan data tertentu.

8. PDAM Kota Pekanbaru akan memberikan pelayanan pelanggan untuk Sambungan Baru (SB) penyambungan kembali, Balik Nama (BN) dan jenis-jenis pengaduan pelanggan Lainnya.

9. SAMSAT dengan layanan pembayaran pajak dan pengesahan STNK tahunan.

10. Bapenda Provinsi Riau dengan layanan pembayaran pajak air permukaan dan pembayaran pajak alat berat.

11. Polres Kota Pekanbaru untuk layanan perpanjangan SIM, SKCK dan SPTK (Layanan Kehilangan Barang).

12. Ikatan Notaris Indonesia untuk layanan pembuatan/perubahan akta badan hukum PT, CV, Firma, Yayasan Koperasi, Usaha Dagang, Lembaga, Perkumpulan, layanan perjanjian sewa, kerjasama dan perjanjian lainnya, kemudian akta perjanjian kredit, fidusia, cessie personal guarante, corporate guarantee, Akta kuasa, Waarmerking, Legalisasi, penyamaan fotocopy.

13. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan layanan jual beli, hibah, tukar menukar, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak pakai atas tanah hak milik.

14. BPN melayani penghapusan hak tanggungan/Roya (pemohon langsung), pertimbangan teknis dalam rangka izin lokasi (OSS).

15. Kanwil DJP Riau untum pelayanan asistensi penyampaian SPT melalui e-filing dan layanan cetak ulang NPWP.

16. Kemenag Kota Pekanbarueengan pelayanan rekomendasi paspor umroh dan haji, layanan informasi pendaftaran haji, layanan informasi pendaftaran nikah.

17.Bank BNI menyediakan pelayanan terhadap nasabah baik transaksi penyetoran maupun penarikan dan menyediakan layanan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

18. Bank BRI dengan pelayanan terhadap nasabah baik transaksi penyetoran maupun penarikan dan menyediakan layanan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

19. Bank Riau Kepri untuk pelayanan setor tunai, pelayanan penarikan tunai, layanan pembayaran retribusi, layanan PBB dan layanan Pajak, Hotel, Reklame dan Restoran.

20. Disdukcapil Kota Pekanbaru melayani Surat keterangan datang dan Surat keterangan pindah.

21. BKPSDM Kota Pekanbaru untuk elayanan pensiun

22. LPSE Kota Pekanbaru untuk pengguna SPSE diantaranya layanan perubahan email penyedia, perubahan password dan pemberian iser ID helpdesk agency, perubahan Password dan pemberian user ID auditor, perubahan password dan pemberian user ID helpdesk, perubahan NPWP penyedia, layanan perubahan data lelang, pemberian Informasi user ID penyedia, perubahan data lelang, pemberian informasi user ID penyedia, penggunaan akses intranet, internet di Bidding Room bagi pengguna, pengumuman informasi ke pengguna SPSE terkait kendala sistem SPSE, pengumuman informasi ke pengguna SPSE terkait pemeliharaan sistem SPSE.

Kemudian layanan Eskalasi permasalahan melalui aplikasi TTS, skalasi permasalahan melalui e- mail, penanganan permasalahan pengguna SPSE melalui telepon, permasalahan pengguna SPSE melalui TTS, penanganan permasalahan pengguna SPSE melalui e-mail, penanganan permasalahan pengguna SPSE di LPSE, pendampingan upload di Bidding Room, perubahan jadwal batas akhir upload dan awal pembukaan dokumen, pengelolaan asset informasi, registrasi dan verifikasi penyedia barang dan jasa, prosedur uji forensik, penanganan insiden Infrastruktur SPSE dan penanganan insiden SPSE, serta Instruksi kerja Error Handling E-Procurement.

Sementara untuk layanan verifikator LPSE terdapat layanan verifikator LPSE, pemberian informasi user ID penyedia, registrasi dan verifikasi, lerubahan e-mail penyedia, perubahan NPWP penyedia, pengaktifan kembali akun penyedia

23. Bapenda Kota Pekanbaru untuk layanan pembayaran pajak PBB, pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, lajak parkir, pajak PPJU, pajak Air Tanah, pajak Galian C dan pajak Sarang burung wallet

24. PT Pos Indonesia (Persero) untuk jasa pengiriman dokumen dan barang, Sera layanan jasa keuangan.

Meskipun belum semua instansi dan pelayanan tersebut tersedia saat ini di MPP, namun, Kepala DPMPTSP Pekanbaru Muhammad Jamil, Rabu, (20/2/2019) mengatakan instansi yang belum mengisi MPP memastikan sudah akan sial melayani publik pada saat grand launching.

"Ada dua instansi yang belum mengisi, tetapi menurut mereka, pada saat launching nanti mereka sudah siap untuk melayani di MPP," ujarnya. ***