Deklarasi GARBI di Sulbar, Fahri Beberkan Jasa Besar Bung Karno

MAMUJU – Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia atau (GARBI) untuk wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) yang berlangsung di Ballroom D Maleno Hotel, Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (11/2/2019) malam, berlangsung sukses dan meriah.

Dalam orasi kebangsaannya dihadapan ratusan pendukung GARBI, Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua DPR RI ini mengingatkan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara, disatukan atas dasar kesamaan ide dan pemikiran dari berbagai suku bangsa untuk bersatu.

Karena itu, dia menilai ide dan gagasan yang membuat Indonesia bersatu harus dipelihara agar masyarakat dapat berdialektika dengan gagasannya.

"Bung Karno berjasa besar membangun narasi bagi Indonesia untuk menyatukan 17 ribu pulau dan latar belakang suku bangsa yang beragam, sehingga bangsa Indonesia dibangun atas dasar ide," paparnya.

Fahri yang juga salah satu penggagas terbentuknya GARBI itu juga mengatakan, Indonesia ditemukan dari dua jalur pemikiran, yaitu dari orang yang sekolah di Barat yang membawa gagasan nasionalisme dan orang yang belajar ke Timur yaitu belajar tauhid dan konsep hukum agama.

"Kedua jalur pemikiran ini melahirkan gagasan Pancasila yang menjadi penemuan sempurna, karena tidak hanya menjadi berbangsa dan bernegara," sebut dia.

Namun, dirinya menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah bisa menyatu karena pembangunan infrastruktur, transportasi dan jalan tol, melainkan disatukan oleh ide dan pemikiran.

Menurut dia, kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia mau bersatu karena Soekarno dan para pahlawan nasional ketika itu menyampaikan gagasan dan ide besar adanya persatuan Indonesia.

'Kita menyatu karena ide dan pikiran yang dipidatokan Bung Karno, Bung Hatta, dan Syahril. Indonesia tidak dikumpulkan peristiwa fisik seperti pembangunan infrastruktur jalan tol ataupun transportasi," tukasnya.

Anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) imi juga menilai dialektika ide dan gagasan tersebut sudah menjadi tradisi bagi bangsa Indonesia, sehingga harus dirawat bukan malah dikerdilkan dengan ancaman pidana melalui UU ITE.

'Terang terang, saya kecewa dengan proses pemidanaan penyampaian ide dan gagasan dari masyarakat, karena itu bertentangan dengan tradisi kebebasan berpikir bangsa Indonesia," pungkas Fahri Hamzah.***