Polemik Impor Pangan dan Infrastruktur Harus Terkuak di Debat Kedua

JAKARTA - Debat Pilpres 2019 Uutaran Kedua yang akan digelar pada 17 Februari 2019 diharapkan memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia terkait tema yang diangkat yaitu persoalan Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur.

Semua pihak yang terlibat dalam perencanaan debat terutama KPU, tim sukses, dan penelis harus punya keberanian dan semangat yang sama untuk menyajikan pendidian politik yang bermutu kepada rakyat lewat debat ini.

Hal ini diungkapkan Anggota DPD RI Fahira Idris dalam keterangan persnya, Rabu (23/1/2019) di Jakarta.

"Salah satu diskursus yang terus menerus menjadi polemik atau persilangan pendapat antara Pemerintah atau barisan pendukung Jokowi dan oposisi atau barisan pendukung Prabowo selama empat tahun terakhir ini adalah persoalan impor pangan (terutama beras, kedelai, jagung, daging sapi, garam, dan gula) dan kontroversi pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Persilangan pendapat terhadap kedua persoalan ini lanjut Fahira, sangat jelas. Pemerintah selama ini bersikukuh harus ada impor. Sementara, oposisi menyatakan impor adalah kebijakan yang keliru.

"Seperti infrastruktur, Pemerintah menjadikannya sebagai 'jualan' keberhasilan sementara oposisi tegas menyatakan pembangunan infrastruktur ugal-ugalan dan tidak memberi dampak langsung bagi rakyat," tegasnya.

"Soal impor pangan dan infrastruktur harus terkuak saat debat kedua nanti, Saya sudah kasih kisi-kisi persilangan pendapat terkait soal impor dan infrastruktur. Saya rasa ini sangat sederhana, masa nggak bisa menyajikan debat yang berkualitas. KPU dibantu panelis tinggal menyajikan dua persilangan pendapat ini saat debat. Paksa kedua capres berargumen habis-habisan soal kebijakan impor dan infrastruktur. Berkali-kali saya ingatkan, debat ini bukan kepentingan KPU apalagi tim sukes, tetapi kepentingan rakyat agar punya landasan kuat memilih calon Presidennya," tukasnya.

Metode persilangan pendapat yang selama empat tahun ini terakumulasi antara pemerintah dan oposisi juga bisa dijadikan dasar materi debat terkait persoalan ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kedua capres, harus mampu menggambarkan program jangka pendek, menengah, dan panjangnya untuk mengatasi ketergantungan bangsa ini terhadap energi fosil.

Selain itu, debat harus bisa menarik komitmen capres untuk menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya berdasarkan pasal 33 ayat 2 UUD 1945 dan punya program konkret mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang mengkibatkan kerusakan lingkungan.

"Divestasi Freeport yang begitu ramai diperdebatkan bisa menjadi salah satu background atau contoh kasus materi perdebatan soal sumber daya alam dan lingkungan. Kalau KPU dan penelis berani menjadikan persilangan pendapat sebagai materi perdebatan, saya rasa, debat kedua akan mencerahkan rakyat," pungkasnya.***