Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Semangat Claudia Scheunemann untuk Garuda Pertiwi
Olahraga
11 jam yang lalu
Semangat Claudia Scheunemann untuk Garuda Pertiwi
2
Borneo FC Jalani Latihan Perdana Hadapi Championship Series
Olahraga
11 jam yang lalu
Borneo FC Jalani Latihan Perdana Hadapi Championship Series
3
Bali United Fokus Persiapan Leg Pertama Championship Series
Olahraga
11 jam yang lalu
Bali United Fokus Persiapan Leg Pertama Championship Series
4
Tak Kesulitan Adaptasi, Sonny Stevens Pernah Jadi Striker
Olahraga
10 jam yang lalu
Tak Kesulitan Adaptasi, Sonny Stevens Pernah Jadi Striker
5
Elias Dolah Ingin Belajar Surfing
Olahraga
10 jam yang lalu
Elias Dolah Ingin Belajar Surfing
6
Ketum PITA: Tiga Penghargaan Bappenas Bukti Kinerjanya Heru di DKI Moncer
Pemerintahan
12 jam yang lalu
Ketum PITA: Tiga Penghargaan Bappenas Bukti Kinerjanya Heru di DKI Moncer
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Sandiaga ke Jokowi: Banyak UKM Tanya Kepastian Hukum

Sandiaga ke Jokowi: Banyak UKM Tanya Kepastian Hukum
Kamis, 17 Januari 2019 23:34 WIB
JAKARTA - Calon wakil presiden nomor 2 Sandiaga Uno mempertanyakan kepastian hukum kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1 Joko Widodo (Jokowi) Ma'ruf Amin mengenai cara meningkatkan investasi. Sebab, kepastian hukum masih dipertanyakan.

Menurut Sandiaga, masalah kepastian hukum ini juga membuat usaha kecil menengah (UKM) sulit berkembang.

"Bagaimana investasi meningkat kalau kepastian hukum dipertanyakan, UKM sulit berkembang, banyak UKM menanyakan kepastian hukum," ujar Sandiaga dalam Adu Gagasan Capres Cawapres di Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Menanggapi itu, Jokowi mengatakan, dirinya akan merevisi aturan-aturan yang menghambat berkembangnya UKM. Lalu, dia akan merevisi sejumlah aturan yang tidak pro investasi.

Jokowi juga menambahkan, akan melakukan perbaikan pada aparat.

"Saya akan melakukan revisi undang-undang yang menghambat berkembangnya UKM-UKM. Kita revisi banyak undang-undang yang tidak pro investasi. Kita juga akan perbaiki aparat-aparat yang tidak memberikan pengayoman, tidak memberikan perlindungan rakyat kita. Karena menurut saya hukum bagaimana negara melindungi rakyat, memberi kepastian kepada investasi dunia usaha, hukum tidak tebang pilih," paparnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:detik.com
Kategori:DKI Jakarta, Politik, Pemerintahan, Peristiwa, GoNews Group
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/