Debat Pilpres Perdana, Pengamat: Isu Korupsi dan HAM Paling Panas
Penulis: Muslikhin Effendy
"Di kubu Jokowi nanti pastinya akan mempertanyakan pemecatan Prabowo dan dosa masa lalu yakni diduga keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis pasca reformasi 98," uajarnya kepada GoNews.co, Kamis (17/1/2019) di Jakarta.
Selain itu kata Jerry, ada tiga isu besar HAM, yakni pelanggaran masa lalau, kemudian soal Agraria/Pertanahan serta Natural Recources (Sumber Daya Alam).
"Perang isu HAM akan menarik begitu pula kasus korupsi. Sampai kini kasus mega korupsi Bank Century yang merugikan uang negara sebanyak Rp7,8 triliun juga belum kelar. Saya prediksi ini akan diangkat ke publik," tandasnya.
Menurutnya, kubu Prabowo akan kesulitan untuk menuding dan menyalahkan Jokowi, pasalnya kata dia, kasus ini terjadi di era pemerintahan Presiden SBY.
"Pertanyaan saat itu kenapa KPK takut mengungkap dan membongkarnya?," tegasnya.
Selain itu kata dia, kasus-kasus korupsi juga bakal memamans termasuk akan menyentil kasus korupsi Meikarta. Dimana kasus tersebut melibatkan Lippo Grup dan juga Bupati Bekasi yang statusnya sebagai tersangka.
"Nah, siapapun presidennya dia harus membongkar kasus ini. Saya yakin ada para mafia raksasa yang ikut terlibat dalam skandal ini," tukasnya.
Masih kata Jerry, isu yang paling panas dan akan diangkat dalam kasus korupsi bisa saja akan menyasar kasus BLBI. "Semua kasus ini akan dipolitisasi dan di polarisasi lawan politik. Sang petahana harus hati-hati juga saat memberikan point of view atau sudut pandangnya," saranya.
Dan yang menarik kata dia, paling tidak akan diungkap dalam debat yakni kasus korupsi suap reklamasi di Jakut Rp2 M dan juga pembelian lahan RS Sumber Waras Rp191 Miliar.
"Tapi saya nilai, di bawah pemerintahan Jokowi Rp1,5 triliun diselamatkan KPK, 8290 tersangka Pungli, 5070 OTT KPK dengan jumlah uang yang diamankan Rp320 Miliar. Jadi Jokowi bisa dibilang sukses dalam penanganan korupsi. Ini bisa dibilang pencapaian yang baik," pungkasnya.***
Kategori | : | GoNews Group, Umum, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta |