Jawab Isu HAM dan Terorisme di Debat Pilpres, Arsul Sani Berikan Masukan ke Jokowi

JAKARTA - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengaku telah memberikan berbagai masukan guna menjawab isu-isu seperti HAM dan Terorisme kepada Jokowi dalam debat Pilpres mendatang.

Hal ini ia utarakan saat menjawab pertanyaan para awak media soal kemungkinan RUU Terorisme akan disahkan menjadi Undang-undang dan kemungkinan menjadi salah satu materi dalam debat Pilpres 2019.

"Tadi malam ini sempat kita bahas ya. Artinya kita berikan masukan ke Pak Jokowi, bagaimana menjawab soal isu tersebut dalam debat nanti," ujar Arasul di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/1/2019).

Arsul Sani meyakini, soal isu terorisme akan diangkat dalam materi debat, karena saat ini tengah menjadi sorotan baik masyarakat maupun di media. Apalagi lanjut Arsul, jika RUU Terorisme ditetapkan menjadi Undang-undang, bisa memberikan perluasan kewenangan penegak hukum.

"Sekarang kan banyak aspek penindakan, bahkan sudah ada tiga ratusan pelaku tindak pidana terorisme yang ditangkap. Dan selama ini juga penangkapan pelaku selalu dikait-kaitkan dengan pelanggaran HAM. Ini juga yang menjadi perhatian serius di Komisi III DPR," tandasnya.

Selain itu, Arsul Sani juga menjelaskan, dalam debat Pilpres nanti, Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tidak akan mengajukan pertanyaan yang bersifat personal kepada pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal ini kata dia, telah disepakati dalam pertemuan dengan ketua umum partai koalisi pada Selasa malam. "Kami sepakat untuk tidak masuk ke hal-hal yang sifatnya sangat personal," ujar Arsul yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini.

Arsul mengatakan, perdebatan soal itu akan dibiarkan berkembang di luar forum debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Itu pun juga antara TKN Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Dalam sesi pertanyaan terbuka, Arsul mengatakan, Jokowi-Ma'ruf akan fokus terhadap visi misi Prabowo-Sandi. Keputusan ini dibuat dengan pertimbangan durasi debat.

Debat Pemilihan Presiden ini memiliki waktu yang begitu terbatas. Jokowi-Ma'ruf tidak menggunakannya untuk mengangkat hal spesifik. "Tidak mungkin juga untuk mengangkat hal-hal yang sifatnya sangat spesifik, sangat teknis. Jadi perdebatannya lebih pada visi misi dan agenda aksinya nanti," ujar Arsul.

"Kalau agenda aksi kan juga menyangkut kebijakan, bukan menyangkut katakanlah kasus per kasus," tambah dia.

Namun, Arsul mengatakan perdebatan soal kasus personal juga tidak tertutup sepenuhnya. Bisa saja topik itu muncul dalam pertanyaan panelis atau pertanyaan Prabowo-Sandiaga nanti. Debat pertama digelar pada Kamis besok, dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.***