Ketua DPR Desak Mensos dan Menkes Salurkan Bantuan Serta Dirikan Tenda Korban Tsunami

JAKARTA - Terkait terjadinya tsunami akibat adanya erupsi anak gunung Krakatau di Selat Sunda, yang menimbulkan ratusan orang meninggal dunia, ribuan orang menderita luka-luka, DPR mendesak Kementerian terkait untuk segera menyalurkan bantuan.

Hal ini diungkapkan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, Senin (24/12/2018) kepada GoNews.co melalui pesan singkat Whatsapp.

"Pertama kami enyampaikan belasungkawa terhadap keluarga korban yang ditinggalkan dan menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas peristiwa bencana tsunami terjadi tersebut," ujarnya.

Kedua kata Bamsoet, ia meminta agar Kemensos segera turun ke lokasi untuk mengkoordinasikan bantuan dan pertolongan, serta mengidentifikasi akan kebutuhan bagi warga yang berdampak tsunami di tempat pengungsian.

"Saya juga minta, agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera membuka posko kesehatan guna memberikan pertolongan bagi warga yang menderita luka-luka," tandasnya.

Selain itu, dia juga berharap Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), BNPB, BPBD, bersama Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kementerian Sosial (Kemensos) untuk terus melakukan pencarian korban tsunami di Serang, Banten, yang masih belum ditemukan, serta melakukan evakuasi terhadap warga ke daerah yang dianggap aman.

"Dan yang ketiga, saya minta Kementerian Perhubungan melalui Kepala Pelabuhan Merak dan PT. ASDP Indonesia Ferry untuk memberikan solusi bagi kapal Ferry yang mengalami kesulitan bersandar di pelabuhan Merak dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan penumpang," tandasnya.

Selanjutnya, mantan ketua Komisi III DPR ini juga berharap, BMKG untuk terus memberikan informasi mengenai kondisi terkini baik situasi cuaca, ketinggian laut, serta kemungkinan terjadinya erupsi kembali anak gunung Krakatau melalui media cetak, siber, dan siaran, maupun SMS broadcast, guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, serta aktif memberikan informasi tersebut kepada lembaga transportasi darat, laut/sungai/danau, dan udara.

"Saya rasa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daeah (Pemda) bersama BPBD juga harus melakukan sosialiasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah evakuasi/penyelematan diri jika terjadi bencana di lingkungannya seperti memperbanyak simulasi evakuasi bencana," bebernya.

Kemendagri kata Bamsoet, melalui Pemda, BNPB, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus bersinergi dalam upaya penanggulangan bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sesuai dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Pihak BNPP, BNPB, dan BPBD juga harus meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi perubahan cuaca, terutama di musim hujan, yang dapat berpotensi menimbulkan bencana longsor dan banjir. Kita minta, BMKG dan BNPB segera melengkapi dan memperbaiki peralatan early warning system (EWS) untuk mencegah jatuhnya korban jiwa apabila terjadi kembali bencana alam seperti longsor, banjir, gempa bumi, maupun tsunami, mengingat waktu peringatan dini merupakan aspek yang paling penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa dan materi, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama merawat peralatan EWS," paparnya.

Dan terakhir, Bamsoet mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tenang.

"Selalu update informasi dari berbagai media, serta mendengarkan informasi dari resmi seperti BMKG dan Pemda, serta memperhatikan rambu-rambu evakuasi dalam penyelamatan diri," pungkasnya. ***