DPR: Pansus Harus Investigasi Alasan KPK Tidak Telusuri Proses Tender e-KTP

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap pembentukan panitia khusus (pansus) investigasi KTP-el, tidak hanya memiliki target jangka pendek.

Selain menelusuri alasan KTP-el berceceran di sejumlah daerah, Fahri juga ingin pansus menginvestigasi dugaan korupsi KTP-el, agar penanganannya tidak sebagatas proses korupsi politik saja, tapi juga ditingkatkan ke tingkat tender.

Sebab korupsi pengadaan barang yang menyebabkan kemungkinan besar juga ada data-data dan rahasia negara itu tersebar, tercecer, dan ada di tangan-tangan orang atau musuh bangsa Indonesia yang dalam jangka panjang akan melemahkan negara ini.

Orang, lanjut Fahri, tidak mengungkap hubungan antara KTP-el tercecer dengan para supplier-nya dan kementerian yang membayar pengadaannya. Tapi, orang sibuk membahas keterangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin tentang uang beredar di antara anggota DPR tapi lupa memeriksa permainan tender yang bikin tercecer.

"Skandal e-KTP itu ada dua, pertama yang sekarang heboh tetapi nggak mau diungkap soal kenapa ada kelebihan cetak? Bagaimana kalau ada penggelembungan jumlah pemilih di database? Kedua, yang dramanya sudah selesai dengan dipenjaranya Setya Novanto sahabat Nazaruddin. Drama selesai tapi kepalsuan tidak," demikian Fahri.

Padahal, masih menurut Fahri Hamzah, keanehan dalam skandal KTP-el ini adalah karena KPK tidak mau menelusuri proses tender sampai adanya pemenang yang punya akses kepada data penduduk/pemilih Indonesia, pencetakan dan yang menyebabkan semua kekacauan sampah KTP-el hingga lahirkan keraguan pada Pemilu 2019 .

"Dalam skandal e-KTP yang diributkan malah sesuatu yang awam, seperti soal bagi-bagi uang dari pengusaha sebelum tender, padahal belum ada peredaran uang negara. Keributan ini bukan tentang kerugian negara, tapi soal bagi-bagi fee antara pengusaha sebelum ranah negara. Sementara masalah inti lupa," sindirnya.

Seandainya KPK mau mendalami surat menyurat antara Kemendagri dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang diketuai oleh Agus Raharjo saat itu, tentu beda cerita.

"Akan terungkap bagaimana modus penyimpangan data kependudukan yang sangat berpotensi lahirkan kecurangan dalam pemilu. Nah, ini harus diteliti dan dipelajari. Untuk itu perlu sebuah pansus," ujar Anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendalami ribuan KTP-El yang tercecer di daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur, secara serius. Pasalnya, menurut Bambang, usulan untuk membentuk Pansus mulai terdengar dari sejumlah anggota Komisi II.

"Kami mengimbau Mendagri untuk lebih serius mendalami kasus ini. Kalau perlu dibentuk tim, karena suara-suara di Komisi II sudah hampir nyaring juga untuk membikin semacam pansus," ujar Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/12).***