DPRD Riau Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Soal Wacana Kenaikan Gaji Kepala Daerah

PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Noviwaldy Jusman meminta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang soal wacana kenaikan gaji kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan walikota.

"Pemerintah pusat harus lihat dulu kemampuan keuangan negara saat ini seperti apa, harus dikaji ulang wacana tersebut. Sementara masyarakat masih banyak yang membutuhkan pembangunan," ujarnya kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Jumat (7/12/2018).

Menurutnya, kenaikan gaji kepala daerah akan berimplikasi luas terhadap penghasilan-penghasilan lain yang parameternya kepala daerah.

"Kalau memang naik, implikasinya bukan hanya bagi kepala daerah itu sendiri, tapi juga pada DPRD misalnya, karena 80 hingga 90 persennya berasal dari gubernur," papar politisi Partai Demokrat tersebut.

Mengenai alasan pemerintah menaikkan gaji kepala daerah ialah untuk meminimalisir tindak korupsi, politisi yang akrab disapa Dedet ini mengatakan bahwa hal tersebut belum tentu berpengaruh.

"Kalau naiknya sejuta dua juta saya kira tidak terlalu berdampak. Tapi jika jumlah kenaikannya besar, saya sarankan jangan terlalu memaksakan, kembali ke pembahasan awal, apakah negara sanggup atau tidak," tutupnya.

Sebelumnya, wacana kenaikan gaji kepala daerah disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menurutnya, saat ini kementerian keuangan tengah mengkaji kenaikan gaji pejabat daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota. Langkah ini dilakukan sebagai strategi pemerintah untuk meminimalisir tindak korupsi. ***