Sjachril Pindah Tugas ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumsel, Kakan Imigrasi Kelas II TPI Siak Diisi Pejabat Baru

SIAK - Bertempat di Gedung Tengku Mahratu Siak, Rabu (21/11/2018) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak menggelar acara serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak yang sebelumnya dijabat oleh Sjachril, SSos kepada Anak Agung Bagus Narayana, SH MSi.

Rangkaian acara serah terima jabatan ini diawali dengan penandatangan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dari pejabat lama kepada pejabat baru kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.

Sebagaimana diketahui setelah kurang lebih 2 tahun 6 bulan menjabat sebagai kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, Sjachril kini ditugaskan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagai Kepala Bidang Inteldak.

Dalam sambutannya, Sjachril menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur pimpinan dan elemen Kabupaten Siak yang telah bersama-sama dirinya membangun pelayanan imigrasi di Kabupaten Siak.

Selama menjabat, Sjachril telah mengukir prestasi mendapatkan penghargaan pelayanan berbasis HAM d wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Propinsi Riau untuk Kantor Imigrasi Siak.

Sebagai kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak yang baru, Anak Agung Bagus Narayana, SH MSi menyampaikan harapan semoga dapat diterima bertugas dengan baik di Kabupaten Siak dan berazam meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah di susun dan dibuat dengan baik oleh pejabat pimpinan yang lama dan berharap dapat bersinergi membangun Kabupaten Siak bersama-sama dengan unsur pimpinan Kabupaten Siak.

Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi dalam sambutannya mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Sjachril SSos dan sangat mengapresiasi atas kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai kepala kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dan sangat berintegritas dalam membangun Kabupaten Siak sesuai bidang tugas yang dijalaninya.

Kepada pejabat yang baru, Bupati juga mengharapkan dapat terus membina sinergitas antara jajaran imigrasi dengan pemerintah daerah.***