Penuhi Pangilan Bawaslu, Bupati Kepulauan Meranti Klarifikasi Kehadirannya di Deklarasi Pro Jokowi
Penulis: Winda Mayma Turnip
"Dukungan kami kepada Jokowi adalah atas nama pribadi bukan bupati atau walikota. Terkait tanda tangan yang kami bubuhkan dikertas deklarasi Pro Jokowi sebagai bupati itu, dilakukan diruangan tertutup sebelum deklarasi, dan seharusnya tidak diumbar kepublik," ujarnya.
"Itu adalah dokumen yang ilegal disebarkan kepublik karena merupakan dokumen internal yang akan disampaikan kepada presiden," terangnya.
Untuk itu, Irwan juga mengatakan bahwa kehadirannya ke Bawaslu hari ini adalah atas nama pribadi dan bukan sebagai bupati.
Sementara itu, secara pribadi, Irwan mengaku mendukung Jokowi tidak atas intervensi dan benar - benar berdasarkan hati nurani. Hal itu dikarenakan Presiden Jokowi mampu membangun sebuah hubungan dan komunikasi informal yang nyaman.
"Kalau saya pribadi, dan mungkin sejumlah pejabat lain, dari beberapa presiden yang pernah kita jumpai selama menjadi bupati. Bapak Jokowilah yang mampu menjalin hubungan dan membangun komunikasi secara informal yang baik," terangnya.
Selain itu, terkait pertemuan sejumlah kepala daerah dengan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan setelah deklarasi tersebut adalah membahas terkait infrastruktur di beberapa wilayah, terutama Riau.
"Perlu saya klarifikasi pertemuan kami yang beberapa waktu lalu, diantaranya adalah membahas sinergisitas pembangunan jalan tol antar provinsi, lalu persoalan pembebasan lahan tanah yang belum clear, yang bisa menghambat penyelesaian pembangunan jalan tol ini. Kemudian, masalah beberapa bandara seperti Dumai, yang kami minta difasilitasi agar run way nya diperpanjang, juga bandara Simpang Tiga, untuk embarkasi haji yang membutuhkan pesawat besar agar bila perlu dipindahkan lokasinya yang lebih besar," ujarnya lagi. ***
Kategori | : | GoNews Group, Riau, Politik |