Kepala Daerah se-Riau Deklarasi Dukungan ke Jokowi, Hari Ini, Ketua KPU Riau Dimintai Keterangan oleh Bawaslu

PEKANBARU - Dugaan pelanggaran Pemilu yang melibatkan 11 bupati/walikota se-Provinsi Riau dalam deklarasi Pro Jokowi, Rabu, (10/10/2018) lalu mulai diproses Bawaslu Riau. Hari ini, Minggu, (14/10/2018) Ketua KPU Riau Nurhamin memenuhi panggilan Bawaslu untuk menjalani pemeriksaan terkait acara tersebut.

Menggunakan kemeja bermotif batik, Nurhamin yang mendatangi kantor Bawaslu Riau di Jalan Adisucipto sekitar pukul 15.00 WIB, didampingi Komisioner KPU Ilham Yasir. Dalam pemeriksaan yang dilakukan Koordinator Penanganan pelanggaran Bawaslu Riau, Gema Wahyu Adinata, Nurhamin harus menjawab 36 pertanyaan terkait izin dan pelaksanaan acara deklarasi itu, yang dimaksudkan sebagai bahan referensi nantinya di Sentra Gakkumdu Riau.

"KPU sudah kita minta keterangan. Banyak pertanyaan yang kita ajukan ke KPU, selama 1 jam, seputar apakah kegiatan deklarasi termasuk kategori kampanye, dan pertanyaan lainnya. Hasilnya belum bisa kita sampaikan," tuturnya.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, terkait pemeriksaan ini menyatakan akan bersungguh - sungguh bekerja dan memastikan apakah deklarasi itu melanggar aturan atau tidak. Tidak hanya KPU, pihaknya juga akan memanggil beberapa pakar dan ahli untuk berkonsultasi.

"Proses ini masih panjang, tetapi kita akan bersungguh - sungguh menuntaskan permasalahan ini. Nanti kita akan panggil pakar dan ahli juga, seperti ahli pidana, ahli tata negara, dan Ombudsman RI perwakilan Riau, untuk melihat unsur pelanggaran Pemilu acara deklarasi yang diikuti oleh 11 bupati/walikota dan gubernur serta wakilnya itu," paparnya seusai pemeriksaan. ***