Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kesit Budi Handoyo Siapkan Pakta Integritas untuk Kepengurusan PWI Jaya 2024-2029
Umum
24 jam yang lalu
Kesit Budi Handoyo Siapkan Pakta Integritas untuk Kepengurusan PWI Jaya 2024-2029
2
Dewi Sandra Soroti Pentingnya Produk Halal di Brave Beauty Summit Qatar
Umum
23 jam yang lalu
Dewi Sandra Soroti Pentingnya Produk Halal di Brave Beauty Summit Qatar
3
Catherine Wilson Fokus pada Kesehatan dan Karier di Tengah Proses Perceraian
Umum
23 jam yang lalu
Catherine Wilson Fokus pada Kesehatan dan Karier di Tengah Proses Perceraian
4
Kembali Hadir Selepas Pandemi Covid-19, Titan Run 2024 Siap Manjakan Para Runner
Olahraga
21 jam yang lalu
Kembali Hadir Selepas Pandemi Covid-19, Titan Run 2024 Siap Manjakan Para Runner
5
Korea Utara Jumpa Jepang di Final Piala Asia Wanita U-17
Olahraga
5 jam yang lalu
Korea Utara Jumpa Jepang di Final Piala Asia Wanita U-17
6
Heru Budi Hartono Tinjau Lokasi Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung
Pemerintahan
5 jam yang lalu
Heru Budi Hartono Tinjau Lokasi Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Kepala Daerah se-Riau Tandatangani Deklarasi Dukung Jokowi, Bawaslu Riau: Itu tidak Etis, Tapi tak Salahi Aturan

Kepala Daerah se-Riau Tandatangani Deklarasi Dukung Jokowi, Bawaslu Riau: Itu tidak Etis, Tapi tak Salahi Aturan
Rabu, 10 Oktober 2018 18:36 WIB
Penulis: Winda Mayma Turnip
PEKANBARU - Bawaslu Riau menegaskan bahwa kegiatan deklarasi Kepala Daerah se-Riau yang mendukung pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam acara deklarasi relawan Pro Jokowi di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Rabu, (10/10/2018) adalah hal yang tidak etis.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, pada malam harinya ketika dikonfirmasi oleh wartawan.

Meskipun begitu, menurut Rusidi, kegiatan kepala daerah tersebut tidak dapat dikatakan menyalahi aturan, karena dalam penandatanganan, kepala daerah tidak menggunakan stempel bupati/walikota. Sehingga diragukan bahwa oknum - oknum kepala daerah tersebut menggunakan simbol negara untuk mendeklarasikan dukungannya tersebut.

"Terkait bupati/walikota yang menandatangani surat dukungan dan menuliskan jabatannya sebagai walikota/bupati, saya nilai tidak etis. Walaupun sebenarnya baru bisa dianggap menyalahi aturan yang sah, kalau ada stempel bupati/walikota masing - masing,"ujarnya.

"Kalau hanya tanda tangan saja belum bisa kita sebut menggunakan simbol negara, hanya secara etika tidak pantas mereka menyebut diri atas nama walikota/bupati disitu," paparnya lagi.

Sementara itu, Rusidi Rusdan sendiri masih mencari informasi terkait kehadiran para kepala daerah dalam Deklarasi Pro Jokowi tersebut. Pihaknya pun masih belum bisa berkomentar lebih jauh. ***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/