"Realisasi fisik kita menyentuh angka 61 persen, sementara keuangan diangka 41 persen. Atau terjadi selisih 20 persen,"ungkap Hendrisan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Siak Hendrisan saat memimpin rapat realisasi fisik dan keuangan (RFK) dan capaian kinerja OPD di Ruang RRIP Kantor Bupati Siak, Kamis (27/9/2018).
Dikatakan Hendrisan, Rendahnya realisasi keuangan salah satu penyebapnya, target pendapatan dari sektor pajak kurang memuaskan, ditambah tunda bayar dari pemerintah pusat ke daerah melalui dana bagi hasil (DBH). Akibatnya pemda mengalami defisit anggaran.
"Dampak dari tidak tersedianya anggaran, kita terpaksa melakukan rasionalisasi di semua organisasi perangkat daerah, agar kegiatan yang mejadi prioritas saja dijalankan,"kata Hendrisan.
Dijelaskan Hendrisan, masing masing OPD agar menyampaikan perkembangan realisasi fisik dan keuangan dari bulan januari hingga september. Diharapkan OPD yang realisasi keuangannya dibawah 50 persen, agar dapat dilengkapi dan pokja yang sudah di tunjuk memberi batas waktu.
Selanjutnya kata Hendrisan lagi, setiap PPTK masing-masing OPD diminta melaporkan kepada pengguna anggaran tentang kebutuhan yang dibayarakan kepada pihak ketiga, karena jangan berhutang dengan pihak ketiga (kontraktor).
Sementara itu Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak H Muzamil menyebutkan, sumber dana yang di anggarakan pada APBD Murni pada tahun 2018 sebesar Rp 1,8 triliun sebelum perubahan. Kemudian terrealisasi sampai dengan september berkisar Rp 1,1 triliun atau 61 persen artinya masih terjadi kekurangan Rp 693 milyar.
“Realisasi fisik kita tahun 2018 per september mencapai 61 persen dari total APBD murni Rp 1,8 triliun, jadi masih ada kekurangan kita Rp 693 milyar,”ungkap Muzamil.
Di jelaskannya, kekurangan Rp 693 milyar itu berasal dari dana transper pemerintah pusat, terutama dari bagi hasil pajak. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBB perkebunan dan pertambangan, sumber daya alam Migas yang merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Kabupaten Siak.
Anggaran tahun ini, lanjutnya, Pemkab Siak mengalami hambatan terutama tidak adanya lagi APBN-P dari pemerintah pusat.
“Meskipun tahun ini APBD-P ada, kita tidak kuatir untuk kegiatan kita, karena per barel nya sangat berpengaruh pada sumber pembiayaan kegiatan kita Rp 3,8 triliun perbulanya. Oleh karnanya kita minta kebijakan pusat terhadap daerah penghasil migas, yang kesulitan dalam pendanaan, dapat dibantu,”terangnya.
Dari total belanja daerah sebesar Rp 1,8 triliun realisasi SP2D nya dari januari hingga 26 September 2018. ini sebesar Rp 1 triliun artinya serapan anggaran baru mencapai 54,60 persen. Dari informasi yang di dapat pada hari jumat ini dewan akan mengesahkan APBD-P yang di ajukan oleh pemkab Siak beberapa waktu lalu.
