Mengapa Cuma Jokowi Diundang ke Kongres PWI di Solo?

SOLO - Ada yang mempertanyakan mengapa Kongres ke-24 PWI hanya mengundang Joko Widodo, tidak sekaligus Prabowo Subiyanto, padahal keduanya sama-sama Calon Presiden pada Pemilihan Presiden 2019 sehingga bisa sama-sama memberi perspektif bagi perkembangan pers ke depan.

“Pilihan kota Solo untuk tempat Kongres PWI kali ini, bukan pertimbangan politik, tapi lebih pada pertimbangan sejarah,” kata Ketua Panitia Pengarah Kongres XXIV PWI, Ilham Bintang, Jumat (28/9/2018) di Hotel Sunan Solo, tempat pelaksanaan kongres.

Ilham menjelakan, seperti dilansir bagian humas panitia kongres, pada 9 September 1946, atau 72 tahun lalu, tokoh-tokoh pers dari Jawa dan luar Jawa waktu itu, berkumpul di Solo (sekarang Gedung Monumen Pers), kemudian melahirkan wadah persatuan wartawan Indonesia.

“Kini dengan segala perkembangan dunia pers yang ada, dan untuk menjawab tantangan ke depan, PWI merasa perlu kembali ke khittah. Kembali ke dasar cita-cita pendirian organisasi ini, sebagai pers kebangsaan. Untuk itu, kami kembali napak tilas ke Solo,” papar Ilham di dampingi Bagian Publikasi Kongres XXIV PWI M.Nasir dan Yusuf Susilo Hartono.

Kehadiran Joko Widodo, tambahnya, diundang dalam kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia, dan tidak sebagai Capres-Pilpres 2019, karena itu panitia Kongres PWI tidak mengundang Prabowo Subiyanto dalam kapasitas Capres Pilpres 2019.

Hubungan PWI dengan Presiden Republik Indonesi, sejak dari Presiden Sukarno, Presiden  Suharto, sampai sekarang terjalin dengan baik. Tradisi silaturahim itulah yang ingin terus dibina juga dalam konteks kebangsaan.

“Kehadiran Presiden Jokowi hanya membuka kongres Jumat petang dan tidak memasuki substansi kongres, yang kedaulatannya berada di tangan Pengurus Pusat PWI, dan Pengurus 35 cabang ( dari 34 provinsi dan Solo),” tambah Ilham.

Dalam konteks Pemilihan Umum, PWI sebagai lembaga kewartawanan tetap independen, dalam arti tidak akan memihak salah satu dari dua pasangan yang ada.

“Bahwa para pengurus dan anggotanya mendukung calon presiden ini atau itu, partai ini atau itu, merupakan hak politik orang perorang. Aturan PWI sangat jelas, bila seorang pengurus ikut nyaleg , atau menjadi tim sukses, maka harus non aktif,” kata Ilham.

Ketua Umum PWI Margiono telah memberi contoh nyata. Saat berlaga pada Pilkada Tulungagung, memperebutkan kursi bupati, ia non aktif dan setelah tidak memenangi Pilbub, ia (berhak) kembali menjabat Ketua Umum PWI.

Menurut data yang ada, jumlah wartawan (pengurus PWI) di berbagai daerah yang menjadi caleg DPRD/ DPD ( Pusat atau daerah) sekitar 10 orang dan kehadiran mereka dalam kongres ini hanya sebagai peninjau, yang tidak memiliki hak suara untuk memilih Ketua Umum  PWI dan Ketua Dewan Kehormatan. ***