Kejar Pengesahan APBD Perubahan, DPRD Rohil Menunggu LPP APBD 2018 dari Pemda

BAGANSIAPIAPI - DPRD Rokan Hilir berharap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPP APBD) Kabupaten Rokan Hilir 2018 segera dikirimkan pemerintah daerah. Karena DPRD menargetkan pada bulan September  ini harus digesa pengesahan Perubahan APBD.

''Karena ada perhitungan LPP dahulu dan bagaimana kita bisa tahu ada penambahan anggaran kalau tidak ada perhitungan.  Dihitung dulu maka LPP baru kita syahkan,'' kata Wakil ketua DPRD Rokan Hilir, Drs Syarifuddin, MM kepada GoRiau.com, Senin (17/9/2018). 

Syarifuddin mengutarakan, deadline penyerahan LPP APBD 2018 hendaknya disampaikan sesegera mungkin agar pengesahan perubahan APBD 2018 bisa terkejar. Kalau terlambat, anggaran yang berhubungan dengan kepentingan rakyat banyak bisa terganggu pencairannya. 

''Target pengesahan kita usahakan dalam bulan ini karena banyak hal yang harus dibayarkan seperti Ultah Rohil, tunda bayar, gaji guru dan sebagainya,'' kata Syarifuddin.  

Politisi PKB ini menyebutkan, dalam LPP itu sudah tertuang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena dalam LPP akan memperhatikan sisa lebih pembayaran anggaran (Silpa) yang akan menjadi dasar penyusunan perubahan APBD. 

Mengenai berapa jumlah perubahan APBD, dia tidak bisa menjelaskan mengingat selain belum memperoleh LPP APBD 2018, juga belum terbentuknya pansus untuk bekerja. 

''Nanti akan dimusyawarahkan dan mungkin dalam minggu ini kita akan mengadakan penjadwalan. Selain membahas LPP, kita juga akan membahas KUA PPAS dan LKPJ,'' tutupnya.  ***