"Pendataan Jamkesda dari desa dan kelurahan serta Dinas Sosial (Dissos), bukan kita," tegas Kepala Diskes Pelalawan Endid RP, dikonfirmasi GoRiau, Kamis (29/8/2018).
Dijelaskannya, Diskes hanya sebatas menjalankan program yang dianggarkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp 5 miliar per tahun. Sebanyak 111.000 warga terdaftar dalam Jamkesda.
"Kita sebatas membayar. Data Jamkesda ini kan dari desa maupun kelurahan dan Dissos," ujarnya.
Terkait desakan dilakukannya evaluasi data Jamkesda oleh DPRD Pelalawan, Endid menegaskan pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Dissos, terkait persoalan tersebut.
"Kita sudah koordinasi dengan Dissos. Revalidasi data akan dilakukan pada tahun 2019, sebab tahun ini sudah tiak terkejar lagi," ujar Endid.
Diungkapkannya, pihaknya juga menginginkan dilakukannya evaluasi data. Ia bahkan tidak menampik adanya salah sasaran penerima program Jamkesda.
"Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam penerima Jamkesda sebanyak 111.000 sangat besar dan jelas membebani anggaran. Kita juga menginginkan evaluasi," tutupnya. ***
