Amankan Pilpres 2019, Jokowi 'Guyur' Polri Rp2,3 Triliun, KPU Rp18,1 Triliun

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan mendapat anggaran khusus sebesar Rp2,3 triliun pada tahun depan demi pengamanan pemilihan umum (pemilu) dan pasca pemilu.

Angka itu sudah termasuk ke dalam anggaran Polri sebesar Rp76,21 triliun yang tercantum dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Dikutip dari Nota Keuangan RAPBN 2019, anggaran khusus pengamanan pemilu ini sesuai dengan salah satu agenda prioritas nasional, yaitu penciptaan Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Anggaran ini akan digunakan untuk pengendalian operasi kepolisian di 33 Kepolisian Daerah (Polda).

Pengamanan pemilu dirasa penting lantaran pemerintah yakin bahwa sentimen pemilu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai target 5,3 persen pada 2019 nanti. 

Investasi, contohnya, tentu sangat bergantung dengan situasi politik. Stabilitas politik dan ekonomi yang baik diharapkan bisa menjaga persepsi dan iklim investasi yang baik bagi investor. 

Tak hanya itu, pemilu juga mendorong pertumbuhan Lembaga Nonprofit Melayani Rumah Tangga (LNPRT) di dalam komponen Produk Domestik Bruto (PDB). Sebab, partai politik dan organisasi kemasyaratan tentu akan mengeluarkan dana demi menyambut pesta demokrasi.

Meski memang, kontribusi LNPRT terbilang tak signifikan. Sebagai gambaran, LNPRT pada kuartal II hanya menyumbang 1,21 persen terhadap PDB namun pertumbuhannya mencapai 8,71 persen.

Tak hanya Polri, pemerintah juga akan mengguyur Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp18,1 triliun agar pemilu tahun depan bisa lebih sukses. 

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah memang sengaja memberikan perhatian khusus bagi pemilu di RAPBN 2019. Sebab, untuk pertama kalinya, anggota legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden akan dipilih secara serentak. 

"Alokasi anggaran yang signifikan juga ditujukan untuk bidang pertahanan dan keamanan, guna menjaga kelancaran pesta demokrasi, keamanan pelaksanaan program pembangunan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Jokowi, Kamis (16/8).***