KNPI Segera Bentuk Satgas Anti Politik Uang

MEDAN - Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 27 Juni 2018 mendatang, setidaknya terdapat dua masalah besar, yaitu politik uang atau money politic dan persoalan golput.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD KNPI Kota Medan El Adrian Shah dalam acara Buka Puasa Bersama Pemuda Kota Medan, Minggu (10/6/2018) di Medan Club, Jalan RA. Kartini, Kota Medan, Sumatera Utara.

"Berdasarkan penelitian yang dikeluarkan Bawaslu RI, Sumut menjadi salah satu daerah yang tingkat keberterimaan masyarakatnya terhadap politik uang dalam Pilkada 2018 sangat besar," katanya.

"Kemudian angka golput. Jika banyak yang tidak datang ke TPS dan tidak menggunakan hak suaranya, maka kertas suara itu berpotensi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab," sambungnya.

Jika masalah tersebut benar-benar terjadi, jelas El Adrian Shah, maka integritas Pilgub Sumut 2018 akan tercederai.

"Orang-orang yang melakukan kecurangan itu bertujuan untuk membuat Sumut hancur, membuat integritas Pilgub Sumut 2018 ternodai," jelasnya.

Oleh karena itu, El Adrian Shah menegaskan bahwa DPD KNPI Kota Medan harus menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi terjadinya kecurangan tersebut.

"Kita harus bertindak aktif mengawasi Pilgub Sumut 2018 ini demi menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas. Segera tindak oknum yang kedapatan menyuap masyarakat untuk memilih calon tertentu," tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut hadir juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Medan, Ketua DPD KNPI Sumut Sugiat Santoso, dan para pimpinan organisasi yang berada di bawah naungan DPD KNPI Kota Medan.

Sugiat Santoso dalam kata sambutannya mengatakan bahwa berdasarkan data yang diterima DPD KNPI Sumut, potensi kecurangan di Pilgub Sumut 2018 seperti politik uang tersebut sangat besar.

"Jangan sampai suara kita digadaikan dengan uang beberapa ratus ribu dan beberapa kilo sembako. Suara kita adalah harga diri, jauh lebih berharga dari uang dan sembako. Suara kita menentukan nasib seluruh masyarakat Sumatera Utara," katanya.

Oleh karena itu, DPD KNPI Sumut akan membentuk satuan petugas (satgas) untuk memantau dan melakukan penindakan sementara jika ditemui adanya praktik politik uang, baik sebelum pencoblosan maupun saat pencoblosan.

"Bagi yang berhasil menangkap oknum yang membagi-bagikan uang dan sembako untuk memilih calon tertentu, akan kita beri penghargaan," tandasnya.