Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kadispora DKI Optimistis Timnas U-23 Indonesia Raih Tiket ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
13 jam yang lalu
Kadispora DKI Optimistis Timnas U-23 Indonesia Raih Tiket ke Olimpiade 2024 Paris
2
Tumpukan Sampah di Pesisir Marunda Kepu Dibersihkan
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Tumpukan Sampah di Pesisir Marunda Kepu Dibersihkan
3
Regional Sumatera Mandiri 3X3 Indonesia Tournament Meriah dan Seru, Terima Kasih Medan!
Olahraga
16 jam yang lalu
Regional Sumatera Mandiri 3X3 Indonesia Tournament Meriah dan Seru, Terima Kasih Medan!
4
La Paene Masara : Menyedihkan Nasib Tinju Amatir Indonesia
Olahraga
14 jam yang lalu
La Paene Masara : Menyedihkan Nasib Tinju Amatir Indonesia
5
Shin Tae-yong Optimistis Indonesia Tumbangkan Irak
Olahraga
14 jam yang lalu
Shin Tae-yong Optimistis Indonesia Tumbangkan Irak
6
Pemprov DKI Adakan Nobar Indonesia Lawan Irak di Piala Asia U 23
Olahraga
13 jam yang lalu
Pemprov DKI Adakan Nobar Indonesia Lawan Irak di Piala Asia U 23
Home  /  Berita  /  Sumatera Utara

Pihak USU Ajukan Permohonan Penangguhan Dosen Pelaku Ujaran Kebencian

Pihak USU Ajukan Permohonan Penangguhan Dosen Pelaku Ujaran Kebencian
Rabu, 06 Juni 2018 11:31 WIB
MEDAN - Pihak Universitas Sumatera Utara (USU) ‎mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap terduga penyebar ujaran kebencian, Himma Dewiyana Lubis, kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), ‎Irjen Pol. Paulus Waterpauw.

Rektor USU, Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum mengatakan, pihaknya telah membuat surat permohonan penangguhan terhadap dosen USU yang menjadi tahanan kota pada Senin (4/6) kemarin.

"Surat untuk penangguhannya sudah ada dan disampaikan. Saya juga sudah berbicara dengan Kapolda Sumut, memungkinkan kami memohon untuk Himma ditangguhkan penahanannya karena mengidap penyakit," kata Runtung.

Runtung mengungkapkan, anak-anak Kepala Arsip USU non-aktif itu masih kecil-kecil dengan pertimbangan masih perlu sosok seorang ibu. Dirinya menilai apa yang dilakukan Himma belum tentu bersalah di mata hukum. Selain itu, ia menyebut kinerja Himma sebagai dosen cukup baik.

"Kapolda mengatakan kepada saya akan memanggil penyidikannya, bagaimana perkembangannya kita diskusikan," ungkapnya.

Selain itu, Runtung juga sudah meminta keterangan dari rekan-rekan Himma di USU. Menurutnya, Himma tidak pernah berbicara atau berdiskusi soal paham radikal sehari-hari di kampus.

"Untuk bantuan hukum, saya kira sudah ada dari teman-teman. Bantuan hukuman begini, kita sidang di pengadilan tidak bisa karena kita tidak ada lembaga bantuan hukum yang diizinkan menyidangkan di pengadilan," jelas Runtung.

Runtung mengatakan bahwa di USU banyak ahli hukum pidana dan pengacara. Namun seluruhnya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)?. Seseorang yang berstatus PNS tidak diperbolehkan mendampingi atau menjadi kuasa hukum dalam perkara apapun.

?"Tentunya bantuan hukum pribadi. Mana ada izin PNS jadi kuasa hukum, kalau bisa saya duluan mengajukan ?jadi pengacara Himma. Karena saya sudah 11 tahun menjadi pengacara. Itu tidak jadi masalah, karena kita terus-menurus memberikan dukung secara moril. Kita tidak bisa mencampuri soal proses hukum. Kita terus upayakan dan mudah-mudah bisa ditangguhkan," pungkasnya. ***

Editor:Wen
Sumber:Analisa
Kategori:Sumatera Utara, Umum
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/