Bawaslu Melarang Calon Kepala Daerah Beriklan Ucapan Selamat Berpuasa dan Idul Fitri

MEDAN - Pasangan calon kepala daerah dilarang memasang iklan selamat berpuasa dan berbuka puasa di media, baik televisi, radio, media cetak, mau pun online selama Ramadan di masa kampanye Pilkada serentak 2018.

Larangan ini disampaikan Bawaslu dalam koordinasi ketentuan kampanye selama Ramadan yang diinisiasi oleh Bawaslu Sumut di Tiara Convention Hall. Iklan Ramadan akan marak khususnya di media tv.

Koordinasi ini dalam rangka sosialisasi ketentuan dalam kampanye selama Ramadan. Bawaslu mengundang kedua tim pasangan calon (Paslon) Gubsu/Wagubsu, dan stakeholder terkait untuk membahas poin-poin ketentuan. Juga hadir KPI dalam kesempatan ini.

Setidaknya ada 7 larangan yang disampaikan Bawaslu, antara lain Bawaslu melarang ucapan selamat menyambut Ramadan, baik oleh Paslon mau pun parpol pengusung dan pendukung di media.

Lalu, Bawaslu juga melarang ucapan selamat menjalankan ibadah puasa, ucapan selamat berbuka, kuliah (ceramah) oleh Paslon, ucapan selamat idul Fitri, kampanye di tempat ibadah, dan juga dilarang membagi-bagikan infak dan sedekah dengan tujuan kampanye.

"Ucapan selamat berbuka itu agar tidak dilakukan di lembaga penyiaran. Yang menyiarkan ini tentu akan ditindak KPID sesuai P3SPS," kata anggota Bawaslu Sumut, Aulia Andri.

Selain itu, pasangan calon kepala daerah juga dilarang memberikan tunjangan hari raya (THR) dan bingkisan lebaran.

Ia mengatakan, seluruh poin ketentuan ini nantinya akan disampaikan oleh Bawaslu Sumut melalui surat edaran kepada Paslon dan parpol pengusung.

Menurutnya, ada sanksi berat bagi pelanggaran atas ketentuan ini, baik kepada media yang menayangkan mau pun pemasang iklan. "Apabila Paslon sengaja melakukannya, maka bisa didiskualifikasi," jelasnya.

Sedangkan hal-hal lain, seperti pembagian takjil, atau pun pembagian jadwal imsakiyah diperbolehkan. Asal jangan dilakukan di masjid maupun melibatkan badan kenaziran masjid.

Poin-poin ketentuan ini pun mendapat tanggapan dari Iskandar Simatupang, kuasa hukum DJOSS. Iskandar mempertanyakan apakah serupa berlaku bagi parpol pengusung. "Ini harus tegas," katanya.

Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Aulia Andri bahwa larangan juga berlaku bagi parpol pengusung.***