Kepulauan Meranti Tagih Janji Presiden Jokowi

SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi dan Ketua DPRD Fauzi Hasan meminta pemerintah pusat merealisasikan janji Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Yaitu akan memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan (terluar).

Menurut H Irwan, pemerintah pusat belum sepenuhnya serius mewujudkan Nawa Cita Jokowi yang menjanjikan pembangunan dimulai dari daerah perbatasan. Terbukti masih minimnya alokasi program pembangunan pusat untuk Meranti yang notabene merupakan di beranda terdepan Republik Indonesia.

"Semoga Pemerintah Pusat dapat memberikan harapan baru bagi Meranti yang masuk dalam program rencana induk Pembangunan, agar kami tidak merasa asing berada di NKRI, Meranti sebagai bagian dari Indonesia juga ingin merasakan apa yang dirasakan daerah lainnya," uemikian disampaikan Irwan saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Camat dan Kepala Desa Wilayah Lokpri Dalam Rangka Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Lokpri Kabupaten Kepulauan Meranti, bertempat di Aula Hotel AKA Meranti, Kamis (2/5/2018).

Dikatakan Irwan, dalam mengelola daerah perbatasan pemerintah pusat membaginya menjadi dua kategori yakni yang terhubung lewat darat dan terhubung lewat jalur perairan atau laut. Dalam penerapannya juga berbeda, dimana daerah yang perbatasan yang terkoneksi dari daratan lebih mendapat prioritas pembangunan dibanding daerah perbatasan yang terhubung melalui laut.

Menurut Irwan, pembangian daerah perbatasan menjadi dua kelompok ini tidak sesuai dengan Nawa Cita Presiden Jokowi karena semua daerah perbatasan yang berada diberanda terdepan NKRI sama-sama butuh alokasi program pembangunan dari Pusat.

Lanjut Irwan, saat ini ada 4 sektor yang perlu diberikan perhatian khusus, yakni masalah infrastruktur dasar seperti jalan poros, elektrifikasi, air bersih, dan pemukiman masyarakat. "Untuk pembangunan Infrastruktur kami berharap pusat dapat sama sama membangun Meranti karena jika mengharapkan APBD daerah ditengah terjadinya rasionalisasi anggaran dinilai amat sulit," ujar Irwan.

Masalah listrik dikatakan Irwan, sejak tahun 2009 Pemda Meranti telah membangun infrastruktur listrik di 63 wilayah desa. Meski begitu masih Meranti masih butuh perhatian pusat untuk membantu meningkatkan elektrifikasi khususnya didaerah terisolir.

"Peningkatan Elektrifikasi di wilayah perbatasan ini dapat dijadikan agenda induk pemerintah pusat untuk diterapkan di daerah perbatasan. Agar daerah perbatasan bisa terang dan tidak malu jika dilihat oleh negara tetangga yang terang benderang sementara kita gelap gulita," ucap Irwan.

Selain itu, pengadaan fasilitas air bersih juga layak dijadikan program pusat untuk daerah perbatasan.

Dalam kesempatan yang dihadir langsung oleh pihak BNPP RI itu, Irwan juga meminta BNPP menfasilitasi kepada Kementrian Kehutanan soal Tata Ruang Daerah Perbatasan untuk mengklirkan masalah Tata Ruang Daerah Perbatasan. "Berdasarkan Tata Ruang Nasional banyak pulau-pulau terluar masuk dalam kawasan hutan, sehingga menyulitkan pemeritah daerah untuk menbangun kawasan itu, hal ini harus ditinjau kembali. Agar Pemerintah Daerah dapat membangun secara leluasa di pulau terluar. Dan tidak menimbulkan masalah hukum kedepan," terang Irwan.

Dengan banyaknya daerah perbatasan masuk kawasan hutan menyebabkan pemanfaatan lahan sebagai kawasan pertanian namun upaya yang dilakukan belum maksimal karena belum tersedianya infrastruktur pemdukung seperti jalan akses untuk membawa hasil produksi pertanian.

Terakhir, Irwan curhat soal masalah ekonomi di Meranti khususnya masalah perdagangan lintas batas. Untuk kasus ini Pemerintah Pusat terkesan diskriminasi karena hanya memberikan izin perdagangan lintas batas hanya pada daerah perbatasan yang terhubung lewat jalur darat padahal jika diberikan kebijakan khusus pada Meranti akan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Meranti H Fauzi Hasan. Menurut Politisi PAN itu, yang namanya daerah perbatasan yang menjadi beranda terdepan NKRI harus terlihat cantik dan menarik. Untuk itu ia meminta Pemerintahan Pusat untuk membuat program khusus atau kebijakan khusus untuk membangun daerah perbatasan.

"Jangan hanya janji-janji dan program di atas kertas, Presiden Jokowi harus mengeluarkan kebijakan khusus dengan mengalokasikan 1 persen dari dana APBN atau senilai 20 T untuk daerah perbatasan kalau benar benar ingin membangun dari daerah perbatasan. Kita minta Presiden membuat Perpres," ujar Ketua DPRD berapi-api.

Selain itu, Ketua DPRD juga berharap Bupati Kepulauan Meranti yang juga menjabat sebagai Ketua APKASI Bidang Keuangan Daerah untuk memperjuangkan Meranti. "Saya yakin dan percaya Bupati sebagai Ketua APKASI dapat memperjuangkan Meranti kepada Pemerintah Pusat," ungkapnya.

Sekedar informasi dalam Rakor Camat dan Kepala Desa Wilayah Lokpri Dalam Rangka Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Lokpri Kabupaten Kepulauan Meranti juga dihadiri oleh Kepala Bidang Infrastrktur Pemerintahan BNPP RI Bambang widyawan, Kabid Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Ismawan BNPP RI Drs. Antonius Bambang Widiawan MSi, Kepala Bagian Perbatasan Kepulauan Meranti Efialdi, Camat dan Kepala Desa Se-Kabupaten Kepulauan Meranti dan lainnya. (advertorial)