Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Srikandi PLN Mengajar, Mahasiswa LP3I Jakarta Gali Lebih Dalam Peran Humas di Era Digital
Umum
19 jam yang lalu
Srikandi PLN Mengajar, Mahasiswa LP3I Jakarta Gali Lebih Dalam Peran Humas di Era Digital
2
Tampil di Kandang, Borneo FC Lebih Percaya Diri Hadapi Madura United FC
Olahraga
19 jam yang lalu
Tampil di Kandang, Borneo FC Lebih Percaya Diri Hadapi Madura United FC
3
Senator Dailami Ingin Pemprov DKI Segera Bangun RSUD Tipe B di Kepulauan Seribu
DPD RI
17 jam yang lalu
Senator Dailami Ingin Pemprov DKI Segera Bangun RSUD Tipe B di Kepulauan Seribu
4
Srikandi PLN dan Bhayangkari, Berbagi Cahaya Pengetahuan Listrik untuk Masyarakat
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Srikandi PLN dan Bhayangkari, Berbagi Cahaya Pengetahuan Listrik untuk Masyarakat
5
Hadapi Borneo FC di Leg Kedua Semifinal, Rakhmat Basuki: Ada Energi Positif
Olahraga
18 jam yang lalu
Hadapi Borneo FC di Leg Kedua Semifinal, Rakhmat Basuki: Ada Energi Positif
6
Cadenazzi Optimistis Borneo FC Catat Hasil Positif
Olahraga
18 jam yang lalu
Cadenazzi Optimistis Borneo FC Catat Hasil Positif
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Pertahankan Honorer, Pemkab Siak Rasionalisasi Gaji

Pertahankan Honorer, Pemkab Siak Rasionalisasi Gaji
Kabag Humas Pemkab Siak, Wan Syaiful menjadi komandan Apel pagi.
Kamis, 05 April 2018 12:27 WIB
Penulis: Ira Widana
SIAK - Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Siak Wan Saiful Efendi membantah kabar yang menyebut adanya dugaan pemotongan gaji tenaga honorer di lingkungan Pemkab Siak, dengan besaran jumlah pemotongan berkisar 300 ribu rupiah.

Menurut Saiful, berkurangnya besaran gaji yang diterima tenaga honorer tersebut merupakan bagian dari konsekuensi kebijakan rasionalisasi anggaran di lingkungan Pemkab Siak.

“Kalau disebut dipotong, kesannya oleh siapa? Setahu saya tidak ada pemotongan gaji. Yang ada rasionalisasi anggaran belanja pegawai dalam APBD,” kata Saiful.

Sebut dia, kebijakan rasionalisasi tersebut terpaksa dilakukan tidak hanya terhadap tenaga honorer, namun juga bagi pegawai (ASN) sejak tahun anggaran 2016 dan 2017.

Untuk tahun anggaran 2018 khusus untuk pegawai honorer dan petugas lainnya mendapatkan gaji minimal Rp 1 juta sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Langkah ini diambil Pemkab mengingat kondisi keuangan daerah yang terus menurun akibat menurunnya harga minyak (Migas) yang berdampak kepada pendapatan daerah, sebagaimana juga dialami Kabupaten dan Kota lain di Provinsi Riau.

“Daerah lain tidak sedikit yang mengambil langkah merumahkan tenaga honorer karena alasan regulasi dan kondisi keuangan, Alhamdulillah setakat ini Pemkab Siak masih terus berupaya mempertahankan agar saudara-saudara kita bisa terus bekerja, meskipun konsekuensinya besaran gaji harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini,” ungkap mantan Camat Siak ini.

Terkait pernyataan salah satu fungsionaris partai politik di Kabupaten Siak yang menyebut Pemkab Siak harus rasional melihat fenomena, dan jangan memperbanyak iven daerah jika tenaga honorer masih belum mempunyai upah yang layak, Saiful menyebut pernyataan tersebut harus diuji dengan data yang valid.

Kata Saiful, sejak kebijakan rasionalisasi anggaran dilakukan, pelaksanaan iven sudah diminimalisir dengan cermat, terkecuali iven pokok penunjang visi kepariwisataan yang menjadi visi pembangunan di Negeri Istana.

Kalaupun iven-iven tersebut dananya dialihkan, jumlahnya juga tidak signifikan terhadap besaran anggaran belanja pegawai dalam APBD.

Dari keseluruhan APBD Kabupaten Siak, besaran anggaran belanja pegawai dan honorer mencapai angka 32,06 persen dari total Rp 1,8 Trilyun Anggaran Daerah.

"Sementara untuk iven penunjang promosi wisata totalnya 0,59 persen saja dari APBD. Jadi kalau maksud pernyataannya anggaran iven dialihkan untuk belanja pegawai dan honorer, saya fikir dengan persentase segitu tidak akan memberi pengaruh signifikan” jelasnya.

Ditambahkannya, dalam 32 persen anggaran belanja pegawai dan honorer tersebut, Pemkab Siak juga masih menganggarkan bantuan untuk lembaga pendidikan seperti Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dengan pola rombel (rombongan belajar).

"Setiap MDA tidak sama jumlah yang didapat, tergantung jumlah rombongan belajar dari masing-masing lembaga tersebut. Jumlah yang mereka terima berkisar Rp 600 ribu hingga Rp 750 ribu perbulannya. Jadi untuk kepedulian terhadap tenaga honorer, gaji guru agama dan tenaga perbantuan lainnya, dibanding daerah lain saya rasa Pemkab Siak masih lebih baik," pungkasnya. (Rls)

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/