"Proyek lain seperti proyek-proyek strategis pasti kami minta pendampingan kepada Kejaksaan dan Polda Riau yang tergabung dalam TP4D," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Dadang Eko Purwanto di Pekanbaru, Selasa (20/3/2018).
Dadang pun menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan TP4D terkait pembangunan infrastruktur dan masjid provinsi.
"Kami juga minta pendampingan pembangunan masjid provinsi dan jalan. Seperti MoU yang telah dilakukan pada pembangunan jalan menuju destinasi wisata Bono dan Jembatan Siak IV Pekanbaru," urainya.
Menurutnya, semua proyek strategis yang nilainya besar harus didampingi TP4D. Sebab, proyek tersebut juga membutuhkan pertanggungjawaban yang berat.
"Pendampingan itu penting. Karena TP4D bertugas mendampingi kita dalam hal administrasi dan regulasi proyek, agar proyek yang dijalankan jangan sampai sengketa. Baik itu dengan pemerintah, rekanan mau masyarakat. Misalnya persoalan lahan di lapangan kita bisa meminta pendapat TP4D untuk memecahkan persoalan," tandasnya.
Yang baru-baru ini, Dinas PUPR Riau pun meminta pendampingan atas pembangunan dua proyek flyover di Pasar Pagi Arengka, Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru dan simpang Mal SKA Pekanbaru Jalan Tuanku Tambusai.
Adapun nilai kontrak kerja proyek pengurai kemacetan yang akan dilaksanakan selama setahun itu sebesar Rp149.673.665.000 atau Rp149 miliar untuk flyover Mal SKA dan flyiver Pasar Pagi Arengka sebesar Rp75.532.651.000 atau Rp75 miliar. ***
