KSP Turut Upayakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Indonesia

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan akan terus mencari jalan keluar bersama untuk mengatasi rumitnya upaya peningkatan daya saing ekonomi Indonesia. Dia menyebutkan persoalan tersebut cukup kompleks dan eksekusi di lapangan menjadi kunci.

"Studi komparatif dan benchmarking kebijakan/insetif pajak dengan negara-negara pesaing Indonesia diperlukan supaya Indonesia bisa tetap kompetitif di mata investor,” ujar Moeldoko, Selasa (20/2).

Moeldoko melanjutkan, pihaknya berkomitmen untuk terus mencari jalan keluar bersama, sehingga apa yang menjadi perintah Presiden Joko Widodo dapat direalisasikan atau setidaknya kesenjangan yang masih ada dapat dikurangi. Untuk mencapai jalan keluar tersebut, KSP bakal menggandeng pihak-pihak yang terkait.

Dalam Rapat Kabinet Paripurna, 12 Februari 2018 lalu, dibahas rencana kerja pemerintah pada 2019, yang merupakan tahun terkahir dari pelaksanaan pembangunan 2014-2019. Pemerintah akan fokus menjalankan program yang menitikberatkan kepada pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas dalam pelaksanaan pelaksanaan pembangunan 2014-2019.

"Setidaknya ada lima prioritas nasional yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas," kata Moeldoko.

Prioritas pertama, akan mengarah pada fokus pembangunan manusia. Menurutnya, prioritas ini sesuai harapan Presiden untuk kemudian dapat menjadi diturunkan dalam program pengentasan kemiskinan.

Prioritas kedua, terkait dengan pengurangan kesenjangan antarwilayah, mendorong keberadaan infrastruktur antardaerah. Akhirnya, perbaikan konektivitas dapat terwujud.

Prioritas ketiga, terkait pencipataan nilai tambah manufaktur, pertanian dan jasa. Dengan pencapaian pertumbuhan manufaktur di atas 5%, serta upaya mendorong sektor pariwisata sehingga memberikan devisa yang signifikan.

Prioritas keempat, terkait pangan, energi dan air. Menjaga ketahanan energi dengan mendorong energi terbarukan juga termasuk fokus pemerintah. Dan prioritas kelima, stabilitas keamanan nasional dan pengamanan pemilu.***