Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Manager Timnas Putra dan Timnas Wanita Indonesia Terisi
Olahraga
11 jam yang lalu
Manager Timnas Putra dan Timnas Wanita Indonesia Terisi
2
Bambang Asdianto Bicara Kesiapan Pemain Timnas Basket Indonesia Jelang SEABA U-18 Women’s di Thailand
Olahraga
10 jam yang lalu
Bambang Asdianto Bicara Kesiapan Pemain Timnas Basket Indonesia Jelang SEABA U-18 Women’s di Thailand
3
Veddriq Juara di Shanghai, Panjat Tebing Selangkah Lagi Tambah Tiket Ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
9 jam yang lalu
Veddriq Juara di Shanghai, Panjat Tebing Selangkah Lagi Tambah Tiket Ke Olimpiade 2024 Paris
4
Lestarikan Warisan Budaya Batak Lewat Konser Musik Anak Ni Raja
Umum
9 jam yang lalu
Lestarikan Warisan Budaya Batak Lewat Konser Musik Anak Ni Raja
5
Rakor PON XXI di Medan, Menpora Dito Sebut Kesiapan Sumatera Utara Sudah Matang
Olahraga
9 jam yang lalu
Rakor PON XXI di Medan, Menpora Dito Sebut Kesiapan Sumatera Utara Sudah Matang
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Mahyudin: Sistem Pemilu Langsung Rugikan Kehidupan Berbangsa

Mahyudin: Sistem Pemilu Langsung Rugikan Kehidupan Berbangsa
Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin. (Muslikhin/GoNews.co)
Minggu, 18 Februari 2018 20:15 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
KUTAI TIMUR - Sistem Pemilu secara langsung di Indonesia muncul dianggap sebagai perkembangan dan wujud Demokrasi di negeri ini.

Namun menurut Wakil ketua MPR Mahyudin, sistem pemilu langsung tersebut, justeru tidak sehat. Pasalnya, kata Mahyudin, sistem ini justeru memunculkan banyak persoalan yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mulai kemunculan politik uang, transaksional, korupsi, hingga kepemimpinan otoriter.

"Pemilu langsung lebih banyak mudharat (kerugian) bagi demokrasi Indonesia. Para pimpinan terpilih cenderung memprioritaskan kepentingannya ketimbang kesejahteraan masyarakat, yang menjadi tanggung jawab kebangsaan," ujar Mahyudin, Minggu (18/2/2018).

Dia mencontohkan, kondisi itu dirasakannya setiap kali sosialisasi Empat Pilar MPR termasuk di Kutai Timur, Kalimantan Timur, dimana masyarakat diajarkan tidak jujur melalui Serangan Fajar (politik uang) hingga banyaknya kepala daerah dan pejabat yang ditangkapi Komisi Pemberantasan Daerah (KPK).

"Parahnya lagi keterpilihan seorang presiden atau kepala daerah tidak lepas dari gangguan lawannya," paparnya.

"Alhasil, pejabat baru itu memprioritaskan reaksi bahkan melakukan aksi balasan dimana berarti terabaikannya amanah yang diembannya yaitu mensejahterakan masyarakat melalui pendidikan dan ekonomi," tutupnya.***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/