Waduh Gawat, di Halmahera Selatan Masih Ada Ratusan Desa Salahgunakan Anggaran Dana Desa

HALMAHERA SELATAN- Pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2015 hingga 2016 di ratusan desa yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara ternyata masih bermasalah.

Hal ini juga diakui pihak Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan kepada GoNews.co Selasa (06/2/2018).

Menurut Inspektur Slamat Ak, berdasarkan hasil audit lembaga yang dipimpinnya itu, pihaknya menemukan pengelolaan dana desa disejumlah desa bermasalah.

Dari 150 desa yang diaudit oleh lembaga internal pemda ini, pihaknya menemukan fakta di sebagaian besar desa-desa tersebut penggunaan dana desa tahun 2016 bermasalah.

Memang ada desa yang tidak ada temuan tapi ada juga yang bermasalah sesuai dengan hasil audit kita, "jelasnya.

Namun demikian Ia mengaku lupa berapa jumlah pastinya desa yang penggunaan dana bermasalah tersebut. "Jumlah pastinya berapa itu saya sudah lupa, ada datanya dan nanti saya sampaikan. 2015 lalu juga ada temuan,"ujarnya.

Dari hasil audit itu kata dia, rata-rata ditemukan pada realisasi pembayaran hak perangkat desa dan BPD yang tidak sesuai. Ada juga terkait pekerjaan pembangunan fisik di desa yang tidak sesuai volume dan bahkan ada program kegiatan fiktif.

Mantan auditor BPKP itu juga menambahkan, pihak inspektorat telah mengeluarkan rekomendasi agar pihak yang bermasalah mengmbalikan dana itu.

"Namun belum semua desa yang bermasalah itu menindaklanjutinya. Ada yang sudah tindaklanjuti tapi untuk jumlahnya saya juga sudah lupa. Yang pasti total desa yang sudah menindaklanjuti temuan itu masih dibawah 50 persen saja," paparnya.

Slamat menegaskan, soal pengembalian atas temuan itu, Inspektorat tidak bisa memberikan batasan waktu. Semuanya kata dia, dikembalikan ke desa masing-masing.

Pasalnya katanya lagi,pengembalian keuangan itu langsung ke Kas desa. Iapun tegas akan melakukan audit untuk penggunaan dana desa tahun 2017, dalam waktu dekat ini. "Saya sudah minta Irban untuk buat rekapitulasi desa-desa mana saja dan masalahnya apa saja. Termasuk berapa desa yang kegiatannya diduga fiktif," tandasnya.

"Setelah semua data tersebut rampung, baru dilakukan audit," pungkasnya. ***